Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono. (Foto: PUPR)

JAKARTA, INAPEX.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang konstruksi melalui Program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.

Kegiatan yang melibatkan 16.000 tenaga kerja di Istora Senayan tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo. Penyelenggaraan sertifikasi terus bergulir yang dirangkai pada acara Pekan SDM Ahli Konstruksi Indonesia, Indobuildtech Expo 2019, dan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Intakindo 2019 di Tangerang.

Acara yang bertajuk “Establishing Architecture 4.0” di ICE BSD Tangerang tersebut di buka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Ketua LPJK Nasional Ruslan Rivai dan Ketua Intakindo Djoko Soepriyono.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan pentingnya bagi Indonesia mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata di setiap daerah dalam menciptakan perekonomian berkeadilan untuk seluruh masyarakat.

“Infrastruktur menjadi dasar atau basis yang cukup untuk mengembangkan berbagai kegiatan di berbagai wilayah yang mungkin sangat jauh dan sangat rumit di Indonesia ini,” ujar Darmin.

Hingga saat ini jumlah tenaga kerja di bidang konstruksi sebanyak 8,3 juta orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 1,6 juta orang merupakan tenaga ahli konstruksi namun yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian (SK) berdasarkan data LPJK Nasional pada tahun 2018 baru mencapai 195.312 orang.

Dalam kesempatan itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menyampaikan dengan memiliki sertifikat maka tenaga kerja konstruksi akan mendapatkan banyak manfaat.

“Harus ada bedanya antara yang tidak bersertifikat dan yang sudah bersertifikat. Tenaga kerja bersertifikat ada jaminan mutunya sehingga berhak mendapatkan pendapatan lebih. Bukan hanya penghasilan namun juga asuransi. Kalau enggak ada sertifikasi, asuransi enggak mau,” katanya.

Menurutnya, program sertifikasi kompetensi tenaga konstruksi secara bertahap terus dilakukan untuk memenuhi target yang dicanangkan 512.000 tenaga kerja bersertifikat pada tahun 2019.

Jumlah tersebut 10 kali lipat dari rata-rata capaian tahunan program sertifikasi dari 2015-2018, sebanyak 50.000 orang.

Oleh sebab itu, Kementerian PUPR berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) melakukan percepatan program sertifikasi kompetensi tenaga konstruksi melalui sertifikat elektronik.

Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin mengatakan acara ini bertujuan sebagai ajang peningkatan kemampuan profesional para tenaga ahli di bidang jasa konstruksi di Indonesia, serta promosi dan informasi kemajuan teknologi konstruksi kepada masyarakat, termasuk perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Selama 5 hari penyelenggaraan pameran, akan diadakan uji kompetensi tingkat ahli muda kepada 500 orang tenaga kerja yang telah mendaftar secara online,” kata Syarif.

Dalam rangka mempermudah proses sertifikasi, telah dikembangkan sertifikat elektronik. Sertifikat ini memberikan kemudahan kepada pemiliknya dan ramah lingkungan, serta dapat mencegah pemalsuan sertifikat. Tenaga kerja hanya memerlukan gawai yang dimiliki untuk menunjukkan bukti kompetensinya.

“Setidaknya ada 22 jabatan kerja yang akan dimiliki oleh para tenaga kerja ahli muda yang siap berkarya di konstruksi. Di antaranya sebagai ahli geoteknik, ahli manajemen konstruksi, ahli manajeman proyek, ahli K3 Konstruksi, ahli keselamatan jalan, ahli teknik jembatan, ahli teknik bendungan besar, ahli arsitek, dan ahli muda perencanaan wilayah dan kota,” katanya.