PUPR Jamin Kualitas Bangunan Rumah Subsidi Semakin Bagus
Kualitas Bangunan Rumah Subsidi Semakin Bagus (Foto: kolakapos)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melewati Ditjen Penyediaan Perumahan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas bangunan rumah subsidi.

Hal tersebut dijalankan melalui penguatan peran pengawasan daerah oleh Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu (SNVT) yang ada di seluruh provinsi di Indonesia.

“Dengan banyaknya proyek yang langsung ditangani oleh perwakilan daerah, maka kualitas kita harus lebih bagus dan kunci dari kualitas adalah intensitas kita ke lokasi pembangunan,” tutur Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Syarif Burhanuddin.

Syarif mengakui bahwa jadwal para Pejabat Pembuat Komiten (PPK) dan satuan kerja mesti lebih banyak porsinya di lapangan, bukan di kantor. Maka dari itu, tidak ada satupun informasi yang tak diketahui. Hal ini efeknya cukup luar biasa khususnya pada hasil kualitas pembangunan.

Perlu diketahui, pembangunan yang dilaksanakan Ditjen Penyediaan Perumahan pada tahun anggaran 2016 sudah mencapai 98%. Sementara anggaran tahun 2017 diberikan sebesar Rp.8,28 triliun.

“Konsen pertama adalah perencanaan yang baik. Harusnya dalam membuat perencanaan itu dibuat yang 100% dapat dilaksanakan. Setiap PPK atau satker harus tahu persis bagaimana hasilnya, bukan menerka-nerka dengan menghitung potensi-potensi yang ada,” tuturnya.

Pada tahun 2017, PUPR telah berhasil melaksanakan kontrak pembangunan lebih awal dan menyelesaikan proses tender yang dimulai melewati pelelangan dini pada oktober tahun lalu.

“Maka sudah seharusnya hasil 2017 ini lebih baik lagi. Mengingat pelelangan kontrak tahun lalu dilakukan terlambat namun bisa mencapai hasil 98%,” papar Syarif.

Ia juga mengimbau agar para PPK dan satker berfokus pada outcome tak hanya output. Bukan tentang berapa proyek yang sudah dibangun, namun sejumlah pembangunan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Aspek kemanfaatan ini juga tergantung pada para PPK dan satker. Outcome dapat dicapai jika administrasi juga diperhatikan dengan baik. Karena proses serah terima dapat terhambat jika dokumen dan administrasi tidak dipersiapkan dengan baik,” jelasnya.

Syarif juga mengingatkan kembali pesan Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono, untuk membiasakan corporate culture yaitu mission oriented yang artinya pegawai tak boleh meninggalkan pekerjaannya jika belum selesai, meningkatkan team work, bekerja dengan profesional dan mempunyai akhlak yang baik.

“Misi kita ke depan adalah membangun negara. Kita harus lebih professional agar hasilnya juga baik sesuai mekanisme yang ada, sehingga kita mampu bekerja tanpa ada beban. Kita bekerja dengan misi membangun negara dengan tulus dan ikhlas,” imbuhnya.

Dirjen juga berpesan agar para PPK dan Satker meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda), baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Sebab, lokasi prioritas pembangunan penyediaan perumahan ialah kota dan kabupaten.