Punya Tanah 2 Hektar? Pajak Progresif Berlaku Minimal Ukuran Tersebut
Tanah 2 Hektar dikenakan Pajak Progresif (Foto: infojualbelitanah)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Menurut Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi), luas tanah minimal 2 hektar akan diberlakukan pajak progresif.

Hal ini harus segera dijalankan, maka dari itu Apersi juga menjelaskan kriteria yang cocok untuk kebijakan ini.

Ketua Apersi Junaidi Abdillah mengatakan bahwa aturan pajak progresif tak harus diberlakukan pada masyarakat yang tak mempunyai lahan luas, sebab akan memberatkan.

“Kalau pajak progresif ini perlu ada pertimbangan yang matang untuk masyarakat dengan lahan terbatas dan luasan kecil serta tanah hasil warisan karena kalau dikenakan sangat memberatkan,” jelasnya kepada pers, Kamis (9/2).

Lebih lanjut Junaidi menuturkan, dia lebih setuju bila pajak progresif tersebut diberlakukan pada tanah yang nganggur dengan luas melebihi dua hektar.

Adapun kebijakan ini juga harus diberlakukan ke pengembang-pengembang yang mengumpulkan land bank atau bank tanah, namun tak mengolahnya secara produktif.

Di sisi lain, bank tanah yang dikumpulkan pengembang malah memicu kenaikan harga tanah di sekitarnya menjadi mahal sebab tidak langsung digarap..

Imbasnya, program pemerintah seperti Pembangunan Sejuta Rumah ikut terganggu karena harga tanah terus meroket.

“Penguasaan lahan dalam jumlah besar yang berakibat tak terurus, negara harus hadir menertibkan. Tetapi tanah yang ditelantarkan perlu punya kriteria khusus baik itu luasan dan masa ditelantarkannya,” tutur Junaidi.

Sekarang ini, meski belum ada tindak lanjutnya, Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menegaskan bahwa akan terus merumuskan pajak progresif terhadap tanah-tanah penguasaan yang tak digunakan.

“Kami masih work out, masih dirumuskan jangan sampai menciptakan distorsi. Tujuannya pajak progresif itu untuk menghilangkan spekulasi di tanah yang tidak produktif,” ujarnya usai rapat di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (30/1).

Pengaruhi Pasar

Pajak progresif terhadap properti, dinilai akan berdampak mempengaruhi pasar. Oleh sebab itu, Sofyan terus berupaya untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar rencana pengenaan pajak progresif tidak malah menimbulkan distorsi pasar properti.

Sofyan Djalil berharap rencana itu juga tidak berimbas pada pembebasan tabungan lahan (land bank) milik pengembang properti, perumahan, dan kawasan industri dari pungutan pajak progresif.

 

Sofyan menambahkan, kebijakan yang sedang disusun pemerintah ini bertujuan mencegah spekulasi tanah.
Dengan begitu, harga tanah menjadi lebih rasional, bahkan dapat mengurangi beban para pengembang.

Hingga saat ini, Sofyan mengaku bersama Menteri Keuangan tengah menyusun aturan terkait kebijakan pajak progresif atas tanah telantar tersebut. Tujuannya agar kebijakan itu menciptakan dampak negatif terhadap industri.

 

Darmin menyebut, ada tiga skema pajak lahan menganggur, yakni pajak progresif atas kepemilikan tanah, pajak atas keuntungan penjualan tanah, dan pajak atas lahan tidak produktif. Pada skema pertama, pemerintah bakal memberlakukan tarif pajak bertingkat untuk kepemilikan tanah kedua, ketiga, dan seterusnya.