Puluhan Rusun Bakal Dibangun Pemprov DKI 2017 nanti. (Foto: bjc)
Puluhan Rusun Bakal Dibangun Pemprov DKI 2017 nanti. (Foto: bjc)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Terkait rencana puluhan rumah susun (Rusun) yang bakal dibangun diwilayah Pemerintah  Provinsi DKI ditahun 2017 mendatang, akankah dapat persetujuan dari badan anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)?

Kendati demikian, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta Arifin mengatakan, pihaknya sempat mengajukan pembatalan pembangunan rusun ketika rapat bersama Komisi D DPRD dalam pembahasan dan pendalaman KUA PPAS APBD 2017, senilai Rp 2,9 triliun lebih.

“Pembatalan dilakukan karena mempertimbangkan berbagai hal di antaranya proses perizinan, teknis pelaksanaan pembangunan serta proses lelang,” kata Arifin ketika ditemuai usai rapat Banggar DPRD DKI Jakarta, belum lama ini.

Namun, lanjut Arifin, pihaknya berkoordinasi dengan tiga instansi terkait, di antaranya BPLHD, BPTSP dan BPPBJ DKI Jakarta guna menyelesaikan berbagai hal terkait rencana pembangunan rusun di tahun 2017.

“Pertemuan menyepakati kesiapan membantu kami untuk mempercepat berbagai proses perizinan dan tender sehingga pembangunan rusun bisa terealisasi,” katanya.

Lebih lanjut Arifin mengungkapkan, BPLHD DKI saat ini sedang memproses permohonan Amdal untuk pembangunan rusun.

“Kami menargetkan pembangunan dilaksanakan pekan keempat Januari 2017, sehingga akhir tahun rampung,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah menambahkan, proses tender lelang pembangunan rusun sudah bisa dilaksanakan setelah ditandatangani kesepakatan bersama eksekutif dan legislatif terkait KUA PPAS APBD DKI 2017 pada 16 November mendatang.

“Pembangunan rusun menjadi prioritas utama Pemprov DKI untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal layak huni bagi warga,” katanya.

Secara terpisah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga akan menggunakan anggaran 2017 untuk 497.800 unit rumah yang merupakan salah satu dari tiga program prioritas nasional.

Ketiganya meliputi konektivitas, ketahanan air atau pangan, dan perumahan permukiman. Besaran anggaran yang diterima Kementerian PUPR pada 2017, senilai Rp105,6 triliun.

Dalam program perumahan dan permukiman, Menteri PUPR Basuki menyebutkan akan membangun 497.800 unit rumah.

Ada baiknya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun masyarakat menengah yang hendak membeli rumah bisa menahan uangnya dan menabung untuk membeli hunian di tahun 2017 nanti.

Pasalnya, sekitar 11.400 unit di antaranya adalah rumah susun (rusun) untuk MBR. Tidak hanya rusun, dalam rangka menurunkan backlog perumahan, juga didirikan 109.500 unit rumah swadaya dan 375.000 unit rumah umum seperti rumah tapak dan rusunami lewat KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan perumahan (FLPP).

“Kita juga akan membangun 1.900 unit rumah khusus dalam rangka penanganan paska bencana/konflik, maritim, daerah tertinggal dan perbatasan negara,” papar Basuki.

Kemudian, untuk membangun rusun dan perumahan, Basuki juga menetapkan pengembangan area permukiman sebagai program prioritas di tahun 2017.

Di antaranya penataan bangunan lokasi strategis di kawasan destinasi wisata meliputi Mandalika, Danau Toba, Borobudur, kawasan Masjid Raya Padang, Menara Salib Wamena, Monumen Kapsul Waktu Merauke, dan Sail Sabang.

Terakhir, Basuki mengatakan bahwa pada 2017 masih akan menjalankan tugas khusus untuk menjalankan pembangunan Prasarana dan Sarana Gelora Bung Karno (GBK) dan Palembang untuk mendukung Asian Games XVIII.