Anggaran 2016 Tidak Sesuai Target, Menteri PUPR Meminta Maaf
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Foto: dok.inapex)

 

BANDUNG, INAPEX.co.id – Provinsi Jawa Barat, ternyata penyerap terbesar KPR Bersubsidi. Bahkan pemerintah hingga saat ini terus melakukan upaya untuk mendorong percepatan program Satu Juta Rumah melalui kegiatan Rapat Koordinasi Pemetaan Potensi bertujuan untuk sosialisasi kebijakan Pembiayaan Perumahan dan mensinergikan Kebijakan Pembiayaan Perumahan.

Selain itu, rapat koordinasi juga melibatkan Pemerintah Daerah, Perbankan, Pengembang dan lembaga lainnya serta untuk mendapatkan data primer rencana dan potensi pembangunan perumahan khususnya Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.

“Rapat Koordinasi Pemetaan Potensi ini hanya dilakukan di 10 Provinsi yang memiliki Realisasi KPR Bersubsidi Terbesar di Indonesia selama Tahun 2015 – 2016, dan Jawa Barat merupakan Provinsi dengan realisasi terbesar Se – Indonesia mencapai jumlah 87. 091 Unit,” kata Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Dr. Eko D Heripurwanto, ketika membacakan sambutan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan saat Pembukaan Rapat Koordinasi Pemetaan Potensi Pembangunan Rumah TA 2017 dan TA 2018, bertempat di Hotel Grand Tjokro, Bandung, Jawa Barat, belum lama ini.

Dalam acara itu juga disampaikan berdasarkan data realiasasi KPR – FLPP, KPR SSB dan BUM Tahun 2016, Kabupaten Bekasi merupakan Kabupaten/Kota dengan realiasi Terbesar di Jawa Barat dengan jumlah realisasi KPR FLPP 6.271 Unit, sedangkan KPR – SSB 18.278 Unit dan BUM sebanyak 10.090 unit.

Menananggapi persoalan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Dr. Iwa Karniwa, SE Ak, MM, CA, PIA menyampaikan pihaknya akan mendukung khususnya terkait pelayanan perizinan perumahan dan akan berkoordinasi dengan seluruh Sekretaris Daerah di tingkat Kabupaten Kota Se – Jawa Barat untuk bersinergi dalam merealisasikan kemudahan perizinan perumahan di daerah.

Dalam acara yang dihadiri sekitar 150 orang peserta mewakili Pemerintah Daerah, Perbankan, Pengembang, Asosiasi Pengembang tersebut juga diadakan sesi diskusi dengan menghadirkan beberapa narasumber antara lain Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Perwakilan Direktur Rumah Umum dan Komersial, Ditjen Penyediaan Perumahan, Perwakilan dari Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat.

Terlepas itu, secara terpisah Keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sebagai simpul penting dalam penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Oleh karenanya, profesionalitas anggota Pokja PBJ perlu terus ditingkatkan, disamping penguatan kelembagaan. Demikian disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Koordinasi ULP dan POKJA di lingkungan Kementerian PUPR yang mengusung tema “Modernisasi Pengadaan Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur”.

Dalam acara itu, terlihat hadir Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarief Burhanuddin, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rido Matari Ichwan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Danis H. Sumadilaga, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar lembaga Luthfiel Annam Achmad dan Ketua Tim Pemantau Lelang Dini Kementerian PUPR Taufik Widjoyono.

“Anggota ULP/Pokja bekerja tidak hanya berdasarkan standar operasional yang ada saja, namun diperlukan keberanian untuk benar-benar mencari penyedia barang/jasa yang berkualitas. Bila diperlukan lakukan pengecekan dengan mendatangi alamat kantor untuk memastikan apakah penyedia jasa benar memiliki peralatan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki juga mengingatkan agar anggota ULP/Pokja untuk independen, memiliki harga diri yang tinggi dan menolak untuk didikte oleh asosiasi penyedia jasa. Selain itu menjadi anggota ULP/Pokja bukan lagi pekerjaan sambilan, namun menjadi jenjang karir yang membanggakan. “Oleh karenanya ULP/Pokja menjadi ujung tombak Kementerian PUPR,” tambah Menteri Basuki.

Dari segi kelembagaan, Kementerian PUPR saat ini telah memiliki Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan dan kedepan akan dikembangkan menjadi Pusat/Biro Pengadaan Barang dan Jasa yakni unit organisasi setingkat eselon II khusus memiliki tugas dalam PBJ. Kementerian PUPR sendiri merupakan kementerian dengan nilai pelelangan terbesar diantara K/L lain, dimana lebih dari 70% anggarannya dilelang.

Sekjen Anita Firmanti dalam kesempatan tersebut mengatakan saat ini konsepsi naskah akademik pembentukan unit tersebut sudah disiapkan dan sedang menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Apabila telah terbentuk Anita berharap juga akan berpengaruh terhadap cepatnya penyerapan anggaran.

“Total ULP yang dimiliki Kementerian PUPR adalah 35 ULP dengan 849 Pokja dengan jumlah anggota sekitar 2.925 orang,” tambah Anita.

Sementara itu dari total 11.079 paket pekerjaan dengan nilai Rp 76,792 triliun yang dilelang tahun 2017, progresnya saat ini telah terkontrak sebanyak 7.608 paket dengan nilai Rp 61,816 triliun yang terdiri dari kontrak tahun jamak lanjutan sebanyak 621 paket dengan nilai Rp 28,16 trilin dan kontrak tahun jamak baru dan kontrak tahunan sebanyak 6.987 paket dengan nilai Rp 33,65 triliun.

Sisanya sebanyak 2.215 paket dengan nilai Rp 10,95 triliun dalam tahapan lelang dan 1.256 paket senilai Rp 4,023 triliun belum dilelang.