Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)
Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Rumitnya regulasi termasuk tata cara pengajuan pinjaman untuk hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memang sudah bukan rahasia umum lagi.

Namun, jangan patah semangat dulu karena jika ingin mendapatkan berbagai layanan serta kemudahan dalam proses saat mengajukan kredit rumah pakai fasilitas peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK), tunggu dibulan Agustus 2017 nanti.

Pasalnya, dalam pameran Indonesia Properti Expo 2017 yang akan kembali digelar Agustus mendatang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk juga akan memberikan kontribusi untuk meewujudkan program Satu Juta Rumah semakin nyata.

Pasca meluncurkan KPR BTN Mikro bagi pekerja informal pada Februari lalu, Bank BTN saat ini lebih fokus membidik segmen pekerja lebih luas lagi, khususnya bagi pekerja yang telah menjadi peserta BPJS-TK.

Oleh sebab itu, untuk merealisasikan program pembiayaan perumahan Bank BTN dan BPJS-TK sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang penyediaan layanan dan jasa perbankan sebagai pemberian manfaat layanan tambahan dan manfaat lainnya berupa fasilitas pembiayaan perumahan.

“Sebagai bentuk sinergi dalam PKS kami memberikan fasilitas pinjaman uang muka, kredit pemilikan rumah, dan kredit renovasi rumah kepada peserta BPJS ketenagakerjaan,” ujar Direktur Utama Bank BTN, Maryono, baru-baru ini.

Dalam PKS tersebut, Maryono dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, ditetapkan bahwa pinjaman uang muka hanya diberikan ke peserta yang berhak mendapat KPR Subsidi dengan tenor 15 tahun, serta belum memiliki rumah senilai pinjaman maksimal 1%.

Selain itu, Bank BTN sepakat mengucurkan KPR ke peserta BPJS-TK dengan nilai kredit maksimal Rp500 Juta, tenor 20 tahun untuk rumah tapak dan 15 tahun untuk rumah susun.

Sedangkan untuk pinjaman renovasi rumah, pihaknya mengaku siap memberikan dana segar maksimal Rp50 Juta dengan tenor cicilan 10 tahun. Penetapan bunga pinjaman juga kompetitif, seperti ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Persyaratan dan jenis layanan manfaat layanan tambahan melalui program Jaminan Hari Tua.

 

Kabar Gembira Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan!
BPJS Ketenagakerjaan (Foto: liputanindonesianews)

 

Untuk ketiga fasilitas tersebut, tingkat bunga yang ditetapkan yaitu bunga acuan (7-Days Reverse Repo Rate) ditambah 3 persen. “Bunganya sekitar 7,75% jika mengacu pada 7-days reverse repo rate bulan ini. Angka tersebut relatif lebih rendah dibandingkan bunga KPR komersil yang ada di kisaran 9%,” ujarnya.

Persyaratan untuk meraih fasilitas pembiayaan tersebut, tercantum juga dalam Permenaker No 35 tahun 2016, diantaranya jangka waktu minimal kepesertaan yaitu 1 tahun, dan disertai bentuk agunan atau jaminan misalnya sertifikat Hak Milik/Hak Guna Bangun untuk kredit renovasi. “Persyaratan lainnya yaitu perusahaan harus tertib membayarkan iuran JHT karyawannya,” tambah Maryono.

Dengan sinergi antara Bank BTN dan BPJS TK, Maryono optimistis dalam jalurnya mencapai target penyaluran KPR. BTN, tahun ini, memasang target pengucuran KPR subsidi untuk 180.000-200.000 unit rumah, dan KPR non-subsidi sebanyak 80.000 unit rumah.

Target tersebut lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun lalu yaitu 159 ribu unit KPR subsidi dan 49.965 unit KPR non subsidi. “Dengan berbagai produk KPR yang telah kami luncurkan, target pertumbuhan total kredit tahun ini diproyeksikan mencapai 21 persen,” pungkasnya.