Program BP2BT, Memudahkan Pekerja Informal Memiliki Rumah
Program BP2BT Bagi Pekerja Informal (Foto: pu)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terus berupaya melaksanakan pengembangan kebijakan program bidang pembiayaan perumahan.

Salah satunya berhubungan dengan Skema Pembiayaan Perumahan. Maka dari itu, Ditjen Pembiayaan Perumahan rencananya akan mengeluarkan program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) di tahun ini.

Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Maurin Sitorus, program BP2BT bertujuan untuk mempermudah pekerja informal mempunyai rumah.

“Selama ini pekerja informal memiliki keterbatasan akses perbankan. Nah, dengan adanya program BP2BT diharapkan bisa membantu pekerja informal untuk memiliki rumah. Rencananya program ini akan diluncurkan Tahun 2017 ini,” papar Maurin.

Tidak hanya dari segi akses, program BP2BT juga memberikan bantuan kepada pekerja informal berupa uang muka.

“Uang muka yang diberikan kepada pekerja informal sebesar 20 sampai 30 persen dari harga rumah dan ini sifatnya gratis. Sisanya sekitar 70 persen harus dicicil oleh pekerja informal dengan bunga komersil,” jelasnya.

Untuk memperoleh program BP2BT, pekerja informal terlebih dahulu harus menabung  selama 6 (enam) hingga 12 (dua belas) bulan untuk dilihat kemampuan mencicil dan menabungnya.

Guna menyukseskan program baru tersebut, Maurin juga mendukung beberapa perbankan untuk bisa memberikan akses yang singkat dan terbuka kepada pekerja informal.

Tidak hanya Program BP2BT yang akan diluncurkan, Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR juga sudah menjalankan sejumlah skema pembiayaan perumahan diantaranya KPR Sejahtera FLPP, yang sekarang ini realisasinya di tahun 2016 sudah mencapai 58.470 unit.

Ada juga Subsidi Selisih Bunga (SSB) dengan realisasi sebanyak 124.468 unit dan Bantuan Uang Muka 74.898 unit.

Serupa dengan Tapera

Berdasarkan pengamatan, program BP2BT yang akan diluncurkan persis dengan Tapera alias Tabungan Perumahan Rakyat.

Dengan adanya program Tapera, pekerja informal seperti freelancer, pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) hingga tukang bakso sekalipun akan dimudahkan dalam mengakses pengajuan pembiayaan perumahan.

“Masyarakat pekerja informal, selain menghadapi masalah keterjangkauan harga rumah, juga menghadapi masalah aksesibilitas pembiayaan melalui perbankan, karena perbankan itu seleksinya sangat ketat, ditanya berapa penghasilan, dan ditambah lagi pekerja non-formal tidak ada slip gaji,” jelasnya.

Oleh sebab itu, ia meminta bagi para pekerja non-formal agar bisa mengikuti program Tapera dengan tujuan memberikan kemudahan pengajuan kredit perumahan ke perbankan.

“Dalam undang-undang (UU Tapera) itu disebutkan, semua pekerja, baik itu yang formal dan informal, yang penghasilannya di atas UMR, wajib menjadi anggota, sementara pekerja informal yang di bawah UMR secara sukarela,” tutupnya.

(rmh)