Presiden RI Jokowi menerima potongan tumpeng. (Foto: setkab)
Presiden RI Jokowi diacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke- 44 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). (Foto: setkab)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah menyiapkan kebijakan ekonomi Pancasila, kebijakan ekonomi gotong royong, yang sebentar lagi akan disampaikan kepada masyarakat.

“Kebijakan ekonomi Pancasila intinya adalah ekonomi yang berkeadilan, ada pemerataannya. Karena percuma pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi apabila tidak merata dan hanya dinikmati oleh segelintir orang, ini adalah sebuah hal yang sangat percuma,” jelas Presiden Jokowi dalam sambutannya, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (10/1).

Presiden Jokowi menambahkan, kebijakan yang diambil pemerintah dengan membangun mulai dari pinggiran, pulau terdepan, dan desa, merupakan perwujudan dari ekonomi Pancasila yang saat ini terus dikerjakan pemerintah untuk mengurangi rasa kesenjangan.

“Dengan mendorong pemerataan sosial ekonomi seluruh rakyat akan merasa berdiri di tanah air yang sama, Indonesia. Seluruh rakyat akan merasakan hidup di rumah kebangsaan yang sama, Indonesia,” papar Presiden.

Sesuai semangat Bung Karno, bahwa negara Indonesia merupakan “negara semua untuk semua”, Presiden Jokowi berharap kerjasama pemerintah dengan PDIP ke depan akan semakin erat dan produktif mewujudkan Indonesia Raya.

Sebelumnya Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa tantangan terberat perekonomian untuk sekarang ini yaitu terkait dengan kesenjangan yang terjadi antara orang kaya dan miskin. Ia menyebutkan, bila ini tidak bisa diselesaikan, maka akan terasa percuma ekonomi Indonesia bisa tumbuh tinggi.

Presiden menjelaskan, pada 2014, angka gini rasio mencapai level 0,41 dan secara perlahan berhasil diturunkan menjadi 0,39 pada 2016. Kendati penurunan angka gini rasio itu sedikit, namun ditegaskan Presiden Jokowi, masih lebih baik jika dibandingkan banyak negara lain. “Dibandingkan dengan negara lain China, Filipina, dan Malaysia, angka kita lebih baik,” katanya.

Jokowi juga menyampaikan turunnya angka kemiskinan sebesar 0,31%. Menurutnya, meskipun sedikit tapi ini adalah sebuah prestasi yang perlu disampaikan, karena di negara lain angkanya malah naik.

Terlepas itu, program satu juta rumah mencapai hingga 805.169 unit. Pencapaian itu tercatat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan hingga akhir per 30 Desember 2016.

Kemudian hingga saat ini Kementerian PUPR tetap melaksanakan Program Satu Juta Rumah untuk mengatasi kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia. Untuk mencapai target pada Program Satu Juta Rumah bagi pembangunan rumah terbagi menjadi dua. Diantaranya yaitu, bagi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 700.000 unit dan sisanya 300.000 unit untuk non MBR.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengaku, untuk mendorong pelaksanaan Program Satu Juta Rumah ini, pihaknya menggandeng berbagai pemangku kepentingan bidang perumahan seperti Kementerian/ Lembag, Pemerintah Daerah, Pengembang, Perusahaan melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR), perbankan dan masyarakat.

“Total realisasi Program Satu Juta Rumah Tahun 2016 ini mencapai angka 805.169 unit,” kata Syarif Burhanuddin saat Konferensi Pers Capaian Program Satu Juta Rumah di Kementerian PUPR, Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, berdasarkan data yang dimiliki Ditjen Penyediaan Perumahan, untuk pembangunan rumah MBR mencapai angka 569.382 unit. Sedangkan rumah non MBR terbangun sebanyak 235.787 unit rumah.

“Setiap tahun capaian Program Satu Juta Rumah terus meningkat. Jika tahun 2015 lalu capaiannya hanya sekitar 699.770 unit, maka tahun ini pembangunan rumah mengalami peningkatan sekitar 100.000 unit menjadi 805.169 unit,” ujarnya.

Pada Program Satu Juta Rumah ini, pemerintah melalui Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR juga berhasil membangun sebanyak 113.422 unit rumah bagi MBR yang terdiri dari rumah susun sewa (Rusunawa) sebanyak 7.860 unit, rumah khusus 6.048 unit, rumah swadaya sejumlah 97.888 unit ( rumah baru 1.007 dan peningkatan kualitas rumah 96.881 unit).

Data pembangunan rumah dari Kementerian/ Lembaga sebanyak 16.923 unit, Pemda 120.180 unit, pengembang perumahan sebanyak 298.333 unit rumah bersubsidi yang terdiri dari skema subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (120.059 unit) KPR Syariah (7.311 unit), Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 65.902 unit dan kredit konstruksi 105.061 unit.