Project Director Rudi Wahyu, saat memaparkan rencana pembangunan Tana Babarsari Millennial Student Apartment. (Foto: kryogya)

YOGYA, INAPEX.co.id – Setelah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), anak perusahan PT Pembangunan Perumahan (PP), PT PP Properti membidik pasar Millennial Student Apartemen di Yogya.

Proyek hunian vertikal tersebut dibuktikan melalui Acara Launching Tana Babarsari Apartement yang berlangsung di ballrom Hotel Tentrem Yogya.

“Sebagai pengembang yang punya basic kontraktor, kami paham bagaimana membangun dengan konstruksi yang aman, fasilitas yang memadai, akses yang bagus dan nyaman. Serta tentu saja punya potensi bisnis dan investasi,” kata Rudi Wahyu, selaku Project Director, di Yogya, belum lama ini.

Selain itu, apartment yang tengah dikembangkan ini juga peduli dengan pencegahan narkoba.

Hal tersebut dibuktikan PT PP Properti menjalin MoU dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengaplikasikan pada apartment yang dibangun sejak 2016.

Kemudian, tentang desain apartemen tidak sekedar mengikuti trend tapi dikonsep ciri khas Yogya.

Fasilitas istimewa diantaranya adalah kolam renang, arena gym, free wifi arena publik hingga trek untuk bersepeda. Yang menarik untuk e – library bisa mengakses 5 ribu lebih e-book.

Soal harga? Mulai Rp 400 jutaan untuk type studio. Rencananya akan dibangun 3 tower, yaitu Abiyasa, Abinawa dan Abiseka. Saat ini yang dipasarkan tower Abiyasa.

Satu tower ada 10 lantai kapasitas 262 unit dengan 2 type. Acara ini dimeriahkan presenter Sonny Tulung dan dihadiri berbagai kalangan, diantaranya istri Walikota Yogya, Ana Haryadi.

Terlepas itu, secara terpisah untuk meningkatkan kemudahan, pelayanan perizinan secara online disambut antusias pengembang yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta.

Kemudahan itu direalisasikan melalui penerbitan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau online single submition (OSS) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Melalui aturan baru tersebut, diharapkan mampu memangkas simpul-simpul birokrasi dan prosedur menjadi lebih sederhana.

Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman mengusulkan, untuk aturan-aturan daerah seperti Perda, Pergub, SK Gubernur, dan peraturan sejenis lainnya yang belum sinkron dengan sistem OSS itu segera dicabut.

“Kalau sudah terintegrasi secara elektronik, kami berharap SDM-nya lebih bagus dan ada koordinasi yang baik antara dinas-dinas terkait (SKPD) sehingga tidak tumpang tindih lagi dalam proses penanganan perizinan,” katanya di acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI DKI Jakarta, seperti dikutip siaran pers DPD REI Jakarta di Jakarta, belum lama ini.

Dengan sistem OSS, Amran berharap bisa tercipta sistem yang lebih cepat dan tepat dan pada akhirnya mendukung pembangunan perumahan yang lebih efisien dan sederhana.