Menteri BUMN Minta Perumnas Bangun Hunian Untuk Karyawan BUMN
Ilustrasi (Foto: mediaindonesia)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Pola hunian berimbang akan diterapkan di Kota Baru Publik Maja dengan melibatkan pemerintah, pengembang dan stakeholder.

Bahkan komitmen pemerintah tersebut juga telah disepakati tetap menjaga pola hunian yaitu, 1 rumah mewah, 2 rumah menengah dan 3 rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Pola ini harus dipenuhi. Kita proyeksikan (Kota Baru Maja) dapat menampung 1,1 juta penduduk pada 2035, atau sedikitnya 600 ribu jiwa merupakan MBR,” ungkap Hermanto Dardak, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), di Hotel Ambhara Jakarta, beberapa waktu lalu.

Keterpaduan Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, masih dikatakan Hermanto Dardak, dalam Pengembangan Kawasan Perkotaan PKN/PKW hingga saat ini masih konsisten di Kota Baru Publik.

Dalam diskusi soal hunian berimbang itu, juga terlihat hadir Ketua DPD REI Banten Soelaiman Soemawinata, Dirut PT Hanson George Ignasius Ratulangi, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang Osward Mungkasa dan Plh. Direktur Penataan Kawasan Ditjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Doni Janarto.

Kota Baru Maja berlokasi diatas lahan seluas 18.000 hektar juga direncanakan mempunyai 30% dari Ruang Terbuka Hijau (RTH), jaringan jalan 20 persen, fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) 15 persen.

Kota Baru Maja kedepan diharapkan menjadi kota satelit mandiri, masyarakat penghuni bisa bekerja ditempat. Oleh sebab itu, dikatakan Hermanto, akan dikembangkan techno park sebagai kawasan pengembangan bisnis untuk mendukung konsep kota satelit mandiri.

Untuk mewujudkan itu, Pemerintah memberikan dukungan infrastruktur diantaranya seperti akses jalan dan sumber air bersih.

Hermanto menambahkan, direncanakan tahun depan jalan dari Pamulang menuju Maja sudah mulai dibangun serta menjadi kewajiban pengembang.

Hingga berita ini diturunkan, lahan yang siap dibangun mencapai 50%. Sementara itu, untuk kebutuhan air bersih Kementerian PUPR mempersiapkan pembangunan Waduk Karian di Lebak, Banten.

Ketua REI Banten, Soelaeman Soemawinata menambahkan, pembebasan tanah oleh pengembang menjadi kendala tersendiri.

Menurut Soelaeman, terutama jika perencananaan pengembangan kawasan tersebar luas maka harga tanah akan melonjak. Persoalan ini, kemudian akan menyulitkan pengembang karena pihaknya berkewajiban menyediakan rumah murah dan layak untuk MBR.

Kemudian menanggapi tentang kendala tersebut, Plh. Direktur Penataan Kawasan Ditjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Doni Janarto, akan mendorong melalui konsep kemitraan antara pengembang dengan masyarakat disekitar.

Sementara itu, Dirut PT. Hanson George Ignasius Ratulangi sebuah pengembang perumahan Kota Baru Maja mengakui animo masyarakat yang ingin tinggal di Kota Baru Maja sangat tinggi. Hal itu terbukti dari penjualan rumah pasca penawaran perdana cukup besar.