Pilih Bogor Sebagai Kantong Rumah Harga Terjangkau
Kota Bogor (Foto: PRFm)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Pengembang properti terus optimistis hunian kelas menengah di Bogor merupakan pasar yang menguntungkan. Pengembang masih berani mengembangkan rumah harga murah sekitar Rp.300 jutaan.

Salah satunya ialah Bukit Raya Ciampea yang dipasarkan dengan harga perdana Rp.195 juta – Rp.335 juta. Target pasar hunian yang dibangun PT Citamarian Rekananda yakni pekerja kelas menengah dan investor dari Jakarta.

“Ini komersial, bukan rumah subsidi. Memang, kami buka dengan harga terjangkau sesuai segmen pasarnya. Untuk investor, bisnis sewa rumah atau indekos ada pasarnya di sini, yaitu mahasiswa” tutur konsultan marketing Bukit Raya Ciampea, Ratdi Gunawan, Kamis (24/8).

Berlokasi dekat dari Kampus IPB, lanjut Ratdi, pembiayaan hunian ini bekerjasama dengan Bank BTN selama 10 – 15 tahun.

Menurut Ratdi, selama ini Bogor masih menjadi “kota kedua” pilihan masyarakat kelas menengah yang mencari hunian dengan harga terjangkau. Keuntungannya, kondisi harga murah ini didukung dengan berlimpahnya kawasan komersial Kota Bogor yang sudah ramai dan transportasi yang memudahkan aktifitas sehari hari.

Sebelumnya, Prinsipal Li Realty, Ali Hanafia, pernah menuturkan, wilayah penyangga Ibu Kota seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang merupakan “ladang” investasi pilihan yang semakin menarik minat konsumen.

Akan tetapi, seperti apa konsumen yang membeli properti di ketiga wilayah ini? Apakah mereka berasal dari strata bawah, menengah, atau atas? “Banyak pembeli di sana, sekitar 70 persen sampai 80 persennya itu end user yang datang dari daerah atau relokasi dari Jakarta,” jelas Ali.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, Permukiman mestiditata dan dikembangkan untuk mendukung permukiman layak huni dan berkelanjutan.

Melalui RPJMN 2015–2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) ikut berkontribusi dalam usaha menangani kawasan permukiman baik di perkotaan, perdesaan, maupun kawasan khusus.

Menurut Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Rina Farida, sejumlah program dan kegiatan sudah diluncurkan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman.

Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dilakukan dengan segala upaya, yakni melalui penanganan permukiman kumuh. Inkubasi di 10 kota baru publik juga menjadi bagian dari target sasaran.

Istilah Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Neighborhood Upgrading dan Shelter Project Phase 2 (NUSP2), maupun National Slum Upgrading Program (NSUP) mungkin sudah tak asing lagi di kalangan pemerintah daerah dan masyarakat berhubungan penanganan kumuh berbasis masyarakat dan jadi bagian yang tak terlepaskan dari penanganan kumuh perkotaan.

Untuk mengimbangi laju pertumbuhan kota, dilaksanakan juga pengembangan kawasan permukiman perdesaan. Direktorat PKP mendukung untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung pengembangan sosial ekonomi wilayah.

Peningkatan kualitas kawasan perdesaan ini dilaksanakan lewat program regular skala kawasan dan pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

Salah satu lesson learned pembangunan kawasan permukiman perdesaan yakni dukungan Direktorat PKP untuk meningkatkan taraf hidup di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada awal Agustus ini dikunjungi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

“Dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Desa Kohod meliputi penyediaan sejumlah infrastruktur dasar dan fasilitas sosial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti air bersih melalui pembangunan sumur air bersih dan sumur resapan, jalan poros dan jalan lingkungan, fasilitas olahraga seperti lapangan bulu tangkis, penataan area tepi sungai di kampung pintu air serta gapura lingkungan,” tutup Rina Farida.