Indonesia dan Arab Saudi Kerja Sama Dalam Perumahan Hingga Air Minum
Sekretaris Jenderal DPP Realestat Indonesia (REI), Totok Lusida, Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata, Mantan Menteri BUMN Sugiharto, Chairman of Hospitality Committee Kadin Jeddah, Adil Abdul Manief Makki dan Saudi Real Estate Development House, Abdul Aziz A. Al Ohaly (Foto: kompas)

JAKARTA, INAPEX.co.id – Sejumlah pengusaha properti dalam pertemuan Federasi Real Estate Dunia (International Real Estate Federation/FIABCI) di Bali, bakal menonjolkan potensi daerah.

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata membenarkan, pada kegiatan tersebut, REI telah membuat tiga tema.

Pertama, Affordable Housing and Tourism Development, yaitu, FIABCI harus peduli terhadap dua pertiga penduduk dunia yang masih miskin dan berpenghasilan rendah, kemudian disodorkan topik affordable housing.

“Untuk tema kedua, yaitu tourism development, nantinya para peserta akan membahas tentang potensi pariwisata daerah di Indonesia,” ujar Soelaeman Soemawinata di Jakarta, belum lama ini.

Oleh sebab itu, diharapkan pengembang yang berminat bisa merealisasikan rencananya melalui ajang tersebut. “Jadi, pada acara tersebut, kami tonjolkan potensi daerah. Dan juga kami mengundang pengembang yang minat di pariwisata,” tuturnya.

Soelaeman Soemawinata menambahkan, untuk tema ketiga yaitu investor meeting atau dikenal dengan business to business meeting. “Ada sekitar 35 perusahaan real estate yang hadir dalam pertemuan dan menawarkan proyek investasi bernilai hampir Rp35 triliun,” pungkasnya.

Terlepas itu, Indonesia saat ini menjadi salah satu patokan dunia dalam membangun perumahan yang terjangkau (affordable housing) melalui Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata mengatakan belum ada negara di dunia yang mengedepankan program rumah terjangkau untuk rakyat dengan bersinergi antara pemerintah dengan pihak swasta.

“Indonesia ini lebih terdepan dibandingkan dengan negara lain karena hanya di Indonesia pihak swasta bisa membantu pemerintah untuk mencapai program ini. Kita sudah buktikan bisa berbagi tugas dengan pemerintah dalam membangun rumah rakyat yang terjangkau,” ungkap Eman, saat berbicara dihadapan puluhan awak media di acara Coffee Morning Forwapera bertema “Memperkuat Sejuta Rumah” di Jakarta.

Menurut Eman, saat hadir di pertemuan internasional seperti di FIABCI (Federasi Real Estate Dunia) dirinya selalu memperkenalkan dan memaparkan mengenai Program Sejuta Rumah kepada pengembang di luar negeri.

Negara lain, kata dia, sontak kaget dan tidak percaya Indonesia mampu membangun sejuta rumah per tahun.

“Pengembang dari negara lain kaget sekali, hah satu juta? Mereka melihat ini satu program dan capaian yang luar biasa, sehingga kita menjadi benchmark untuk penyediaan affordable housing di dunia,” papar tokoh yang kini juga menjabat Presiden FIABCI Asia Pasifik itu.

Meski begitu, diakui masih banyak kendala dan hambatan yang perlu disempurnakan pemerintah terkait program penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Insentif dari affordable housing selama ini baru untuk konsumen. Sedangkan untuk pengembang selaku produsen masih minim sekali, hanya PPh 1 persen. Saya kira ini perlu ditambah,” tegas Eman.

Emang mencontohkan, dari 600 ribu hingga 700 ribu rumah subsidi yang dibangun, tahun ini hanya 40 ribu unit yang bisa mendapatkan bantuan PSU. Menurut Eman, semua pengembang yang membangun rumah subsidi seharusnya mendapatkan bantuan PSU dari pemerintah untuk memenuhi asas keadilan. Oleh karena itu, aturan soal PSU ini perlu dikaji ulang.

Kendala lain yang dihadapi pengembang adalah suku bunga bank yang cukup tinggi. Bahkan bunga yang diterapkan bank pelat merah untuk kredit konstruksi yang saat ini berkisar antara 12 persen hingga 13 persen dinilai masih memberatkan pengembang rumah bersubsidi. Padahal beberapa bank swasta sudah berani memberikan bunga kredit konstruksi (modal kerja) kepada pengembang sebesar 9 persen untuk membangun rumah komersial (non-subsidi).

Dia berharap pemerintah bisa mengintervensi bunga bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar bisa lebih rendah atau setidaknya sama dengan bank swasta. Jika bunga diturunkan, maka produktivitas membangun rumah bisa lebih banyak, terutama untuk MBR.

“Kami tidak bicara subsidi, tetapi keberpihakan semua stakeholder, dari mulai perbankan (BUMN) dan pemerintah itu yang diharapkan,” ungkap Eman.

Dia menyebutkan, REI memiliki anggota lebih dari 4.000 perusahaan yang membangun rumah MBR. Kalau pengembang rumah subsidi ini mendapat insentif berupa bunga kredit konstruksi yang lebih terjangkau, maka cash flow perusahaan akan lebih kuat. Dengan begitu, produktivitas pengembang membangun rumah subsidi bisa lebih cepat.