Permudah Pengemudi, Rest Area Harus Ada Info Ketersediaan Parkir
ilustrasi (Foto: maruzar)

 

CIREBON, INAPEX.co.id – Kepolisian Resort Kota (Polresta) Cirebon, Jawa Barat, menganjurkan para pengelola tempat istirahat atau rest area di beberapa ruas tol supaya menerapkan sistem info ketersediaan parkir.

Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengemudi yang akan parkir di rest area, khususnya saat musim mudik dan balik Lebaran 2017.

“Kami sudah mengimbau kepada pengelola rest area supaya memberlakukan sistem informasi mengenai jumlah kapasitas parkir, ini untuk mempermudah informasi kepada masyarakat,” papar Kapolresta Cirebon, AKBP Adi Vivid ABA, di Cirebon, Jumat (2/6).

Penumpukan kendaraan ini sering terjadi di rest area saat musim mudik, disebabkan minimnya pemberitahuan terkait kapasitas parkir tempat istirahat itu.

Maka dari itu, dengan hadirnya sistem pemberitahuan kapasitas parkir kendaraan diharapkan tak lagi menjadi kendala untuk para pemudik.

Adi menuturkan, pengelola rest area harus memberikan informasi yang akurat soal jumlah kapasitas parkir kendaraan, supaya tak terjadi antrean.

Dia mencontohkan cara kerja sistem ini, yakni kapasitas parkir kendaraan di rest area tersebut 1.000 unit, kelak di pintu masuk mesti sudah terpampang penjelasan kendaraan yang masih dapat ditampung. Bila sudah penuh juga harus diinformasikan.

“Apakah rest area sudah penuh atau masih tersisa, sistem ini sangat membantu para pemudik untuk mengetahui informasi yang akurat,” tuturnya.

Jikanya masih memakai sistem buka tutup terlalu menghabiskan waktu dan tenaga. Meski demikian, jika sistem informasi ini tak dijalankan, Polresta tetap akan memakai sistem buka tutup.

Polresta Cirebon juga telah memastikan akan menambah personel pengamanan khususnya di rest area KM 207 tol Palikanci, untuk mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan.

“Petugas di sana ditambah, karena di rest area bukan permasalahan lalu lintas saja, namun kerawanan kriminalitas seperti pencopetan dan keributan lainnya,” imbuh Adi.

Selain itu, Pemerintah rencananya mengintervensi pemakaian layanan pembayaran non-tunai di pintu tol kepada masyarakat.

Perbankan sebagai penyedia jasa layanan e-toll, harus menyiapkan langkah strategis supaya minat masyarakat meningkat dengan penggunaan e-toll.

Menurut catatan Bank Indonesia (BI), baru 25 persen masyarakat yang sudah menggunakan sistem pembayaran non-tunai di 35 ruas jalan tol.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai bahwa kecenderungan masyarakat menggunakan e-toll akan besar jika manfaat yang didapat sangat banyak.

Oleh sebab itu, menjadi tugas perbankan menonjolkan berbagai keuntungan yang bisa diperoleh masyarakat dengan menggunakan e-toll.

“Misalnya, saya pakai satu kartu ini bisa dipakai untuk naik Transjakarta, transaksi pembayaran di swalayan, dan naik kereta,” jelas Yayat dalam sebuah diskusi di Rest Area KM 10 Jalan Tol Jagorawi, Rabu (31/5).