Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari ,saat menemui pendemo. (Foto: dok.inapex)

 

KARAWANG, INAPEX.co.id – Percepatan infrastruktur diminta Badan Eksekutif Mahasiswa yang tergabung dalam aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Karawang.

Selain itu, unjuk rasa yang melibatkan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Karawang tersebut juga menuntut jalanan di Karawang bebas lubang, perbaiki jalan rusak, tindak tegas kontraktur nakal, blacklist kontraktor yang tidak bermutu, infrastruktur pendidikan yang layak, serta taman kota dan ruang terbuka hijau.

Wakil Bupati Ahmad Zamakhsyari didampingi Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Karawang Bambang Sugiharta membenarkan aksi demo tersebut berharap bisa bertemu langsung Bupati Cellica Nurrachadianna untuk menyampaikan sejumlah permintaan transparansi anggaran dan pemerataan infrastruktur.

“Kalau seandainya tadi tidak ada pak Menteri, Ibu Bupati pasti datang kesini, saya yakin, saya jamin,” jelas Wakil Bupati Ahmad Zamakhsyari usai menemui pendemo di halaman depan Kantor Bupati, Plaza Pemda Karawang, Rabu (13/4).

Seperti diketahui, sejumlah tuntutan yang mereka usung yaitu berasal dari janji politik Cellica – Jimmy serta berdasarkan penilaian masyarakat bahwa Pemerintah telah lalai dan lambat menyikapi persoalan jalan rusak dan berlubang.

Lebih lanjut dikatakan Wakil Bupati Kang Jimmy sapaan akrabnya, dirinya dan Bupati adalah Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Karawang menyusun anggaran. Dimana anggaran untuk infrastruktur jalan se – Kabupaten Karawang di Tahun 2017 ini sebesar Rp. 837 Miliyar, diprioritaskan untuk 418 KM jalan desa dan 528 KM jalan Kabupaten.

“Permasalahannya ini adalah uang negara, semuanya butuh mekanisme proses lelang dimana di akhir bulan ini akan dilelangkan Rp.110 Miliyar,” ungkapnya.

Kang Jimmy dengan tegas mengatakan, dirinya memahami yang disuarakan para pengunjuk rasa ini yaitu suara masyarakat Karawang, namun demikian mekanisme dari proses lelang tersebut tidak bisa direalisasikan secara mendadak membutuhkan waktu dan aturan.

“Ini yang kalian para mahasiswa harus pahami, kecuali kalian ingin Bupati dan Wakil Bupati juga Kepala Dinasnya masuk penjara, ya besok bisa di kerjakan, masalahnya kan melanggar aturan,”tegasnya.

Ia pun mempersilahkan para pengunjuk rasa menyalahkan Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD Kabupaten Karawang jika memang dengan sengaja tidak menganggarkan perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kabid Jalan DPUPR, Bambang Sugiharta mengakui, anggaran memang sudah disahkan dan diusulkan, tinggal pelaksanaanya yang harus diproses sesuai dengan aturan.

“Pada bulan ini, Insya Allah kita akan mulai melakukan lelang pekerjaan khusus yang besar – besar, dan penunjukan langsung atau yang kecil – kecil sudah dimulai oleh DPUPR,” jelasnya.

Selain itu, Bambang berharap pada para mahasiswa pengunjuk rasa untuk lebih bersabar, karena semua sedang dalam proses yang harus dijalankan sesuai aturan.