Rapat Koordinasi Kementerian PUPR di Bali. (Foto: PUPR)
Rapat Koordinasi Kementerian PUPR di Bali. (Foto: PUPR)

BALI, INAPEX.co.id, – Terkait penyediaan rumah yang dinilai masih jauh dari target, berbagai upaya percepatan pelaksanaan pembangunan telah dipersiapkan untuk ditahun 2017 mendatang.

Lalu bagaimana langkah dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bisa mewujudkan program tersebut?

“Sebagai perpanjangan tangan Ditjen Penyediaan Perumahan di daerah, SNVT diharapkan dapat berperan lebih baik, karena bila dulu kita harus bolak balik ke daerah untuk memantau pembangunan, sekarang ada SNVT yang lebih dekat dengan lokasi dan dapat terus memantau pelaksanaan pembangunan,” tutur Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penyediaan Perumahan, Lukman Hakim saat membuka Rakor Bidang Perumahan Tahun 2016, di Harris Hotel Bali, baru-baru ini.

Evaluasi pelaksanaan program,  percepatan pelaksanaan pembangunan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Perumahan Tahun 2016 berlangsung mulai dari 28-30 September 2016.

Dalam acara itu, dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing direktorat di Kementerian PUPR, perwakilan satuan kerja (satker) pusat, Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) dari 33 provinsi, satker dekonsentrasi dan perwakilan pokja dari 34 provinsi.

Dengan rakor tersebut, diharapkan bisa menjadi wadah silaturahmi untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pusat dengan daerah dan antar daerah, karena dalam pelaksanaannya semua saling terkait dan saling mendukung.

Lukman menambahkan, rakor ini juga dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Habitat Dunia yang akan diperingati pada 3 Oktober 2016 dengan tema “Housing at the Centre”.

Kepala Dinas PU Provinsi Bali, I Nyoman Astawa Riadi yang juga hadir dalam acara tersebut menyampaikan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sangat berperan di Bali, di samping program penyediaan perumahan lainnya.

“Kami berharap pembangunan perumahan di Bali, tetap melestarikan bentuk rumah tradisional Bali, dalam rangka melestarikan budaya Bali,” katanya.

Terlepas itu, secara terpisah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR terlihat juga  melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan Pengurus (LPJK) Provinsi sebagai proses Pemilihan Pengurus LPJK periode 2016-2020.

Pelaksanaan Uji Kalayakan dan Kepatutan ini dilakukan serentak di sejumlah daerah. Dirjen Bina Konstruksi, Yusid Toyib mengatakan bahwa keseluruhan proses hingga saat ini berlangsung netral dan transparan tidak ada intervensi dari pihak manapun.

“Dan saya meyakini peserta yang ikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan ini adalah calon-calon Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) provinsi yang memiliki Integritas dan Profesional. Sehingga saya optimis menghasilkan pengurus LPJK yang akan memajukan industri jasa Konstruksi di Indonesia,” kata Yusid Toyib.

Tantangan di masa mendatang adalah wilayah Indonesia luas dan memiliki disparitas masih relatif tinggi, namun melalui koordinasi serta disatukannya visi membangun Indonesia yang lebih baik.

“Kita harus dukung bersama agar benih karya yang kita buat saat ini tidak lantas hilang begitu saja, tetapi memberi makna dalam kehidupan Negara sepanjang masa”, tegas Yusid.

Kegiatan yang berlangsung ini sesuai dengan amanat Permen PUPR nomor : 51/PRT/M/2015 tentang tata cara pemilihan pengurus, masabakti, tugas pokok, dan fungsi, serta mekanisme kerja lembaga pengembangan jasa konstruksi, serta menjalankan amanat UU No.18 tahun 1999, pada pasal 31 ayat 3.