Penting, Aturan Pelaksana UU Rusun Harus Segera Terbit!
Ilustrasi (Foto: metrotvnews)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Pengelolaan rumah susun (rusun) jadi persoalan yang harus langsung diselesaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yakni aturan pelaksana UU Rusun harus segera terbit.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dadang Rukmana menuturkan, sampai sekarang, Pemprov DKI belum mempunyai aturan pelaksana dari Pasal 56 UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Pasal ini mengatur tentang izin usaha pengelolaan bangunan rumah susun atau apartemen komersial. Dalam hal ini, wewenang penerbitan izin pengelolaan tersebut berada di tangan gubernur.

“Itu kewenangannya memang diserahkan ke kabupaten kota, atau provinsi kalau di DKI Jakarta. Dia harus menyiapkan perangkatnya, siapa yang harus memberikan izin usaha pengelolaan gedung, rusun atau apartemen. Instruksi itu sudah ada dan harus dilaksanakan. Kami, PUPR mendorong untuk itu,” imbuh Dadang dalam keterangan tertulis, Rabu (18/10).

Dadang menilai bahwa selama ini sering terjadi konflik antara penghuni dan pengelola rusun atau apartemen sebab mereka tak mempunyai aturan pelaksana dari Pasal 56.

Di lain pihak, pengelola gedung tak diberikan mekanisme yang jelas oleh Pemprov DKI Jakarta terkait prosedur dan persyaratan untuk dapat memperoleh izin. Padahal, di dalam peraturan perundang-undangan jelas tertera.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Hery Sulistyono mengatakan, tanpa adanya izin, pengelolaan gedung jadi kurang maksimmal.

Ia khawatir, jika hal ini terus didiamkan maka penghuni lah yang akan dirugikan. “Tanpa adanya izin, maka saat ini siapapun bisa mengelola, meskipun tidak memiliki kompetensi. Pernah ada perorangan yang mengelola iuran penghuni dan uangnya dibawa kabur. Itu kan merugikan penghuni,” imbuhnya.

Hery juga menyarankan, agar pengelola gedung sebaiknya berbadan hukum dan mempunyai kompetensi. Pasalnya, tak mudah mengelola sebuah gedung.

“Iuran penghuni harus diatur sedemikian rupa agar seluruh fasilitas rusun terjaga, seperti lift, sampai mempersiapkan anggaran untuk pengecatan gedung secara periodik,” jelas dia.

Revisi Aturan

Kementerian PUPR, lanjut Dadang, kini tengah merancang Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Berbagai konflik yang terjadi, diakui dia, tidak lepas dari belum adanya regulasi yang jelas tentang pengelolaan rusun. Kini, peraturan pelaksana yang diberlakukan masih mengacu pada peraturan yang lama yaitu PP Nomor 4 Tahun 1988, yang diyakini tak cocok dengan UU Rusun yang baru.

Sebagai barometer bagi daerah lain, ia menuturkan bahwa, pengelolaan rusun menjadi pekerjaan rumah bagi pasangan kepala daerah DKI Jakarta yang baru, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Terlebih, Pemprov DKI selama ini selalu mendukung masyarakat agar menghuni di hunian vertikal.