REI minta kepastian hukum. (Foto: dok.pg)

JAKARTA, INAPEX.co.id – Pengusaha di sektor properti minta legislatif mampu mengakomodasi kebutuhan kepastian hukum. Apalagi, adanya peraturan undang-undang bisa memberikan perlindungan, termasuk adanya konsekuensi sanksi bagi para pihak terkait.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah menetapkan sedikitnya ada 49 rancangan undang-undang (RUU) yang jadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) hingga 2019.

Dari jumlah itu, terdapat tiga peraturan yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan industri properti. Ketiganya yakni RUU Pertanahan, RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), dan RUU Sumber Daya Air.

Oleh sebab itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) Soelaeman Soemawinata terus berupaya menjalin komunikasi secara intensif dengan seluruh pemangku kepentingan.

Soelaeman menambahkan, ada dua produk hukum menjadi concern dan terus dikawal REI yaitu RUU KUP dan RUU Pertanahan.

“Kami berharap dapat memberikan usulan atau masukan terkait aturan yang saat ini masih digodok di legislatif,” ujar Soelaeman atau Eman saat menyambangi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indo-nesia, Bambang Soesatyo di ruang kerjanya di Kompleks DPR RI, Jakarta, belum lama ini.

Eman menambahkan, peranan sektor properti ke depan sangat ditentukan dari kepastian terkait regulasi pertanahan.

Dalam rangka memberikan kepastian akan ketersediaan lahan bagi kepentingan rakyat, maka REI menyampaikan sejumlah masukan yang diharapkan dapat diakomodasi dalam RUU Pertanahan.

REI sebelumnya juga telah berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, serta terlibat aktif dalam finalisasi pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pertanahan.

Perihal RUU KUP, kata Eman, pada awal 2018 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengeluarkan pernyataan di media massa bahwa pemerintah akan mengubah ketentuan terkait pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang semula bersifat PPh Final menjadi PPh Non Final.

“Kami berharap pengenaan PPh Pasal 23 tetap bersifat final karena dengan situasi ekonomi sekarang maka kebijakan tersebut dapat dikelompokkan dalam komponen produksi,” ujarnya.

Saat ini, diakuinya pengembang tidak perlu direpotkan dengan pemeriksaan pajak di akhir tahun karena setiap akhir bulan sudah dilakukan penghitungan pajak.

Selain itu, kontribusi pelaku usaha properti kepada negara juga lebih jelas. Dari sisi internal, pemberlakuan PPh Pasal 23 Final ini juga menciptakan manajemen perusahaan yang lebih akuntabel dan terukur.

REI menyayangkan wacana adanya pengenaan pajak progresif terhadap tanah-tanah yang dikategorikan lahan telantar.

Isu ini menurut Eman kurang kondusif bagi industri real estat karena saat ini sudah diterapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sehingga apabila pajak capital gain itu dihitung juga, maka itu sama saja akan terjadi double counting (perhitungan ganda).

“Oleh karena itu, kami datang ke sini untuk memastikan agar kekhawatiran itu bisa dicegah. Apabila itu terbukti bisa menggoncang industri properti nasional. Bicara kontribusi pajak dan retribusi dari pelaku pembangunan properti bisa mencapai 35% per tahun,” tandasnya.

Eman menambahkan, kriteria lahan telantar harus diatur secara lebih terinci supaya tidak mengorbankan pelaku usaha.

Bagi developer besar, ketersediaan lahan dalam jumlah besar merupakan hal yang mutlak diperlukan karena masterplan harus terintegrasi. Untuk kebutuhan proyek skala besar itulah kenapa developer akan melakukan sekuritisasi aset lahan supaya memudahkan pengembangannya.