Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)
Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Aksi deadlock masih mewarnai di Kepengurusan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Bahkan, deadlock yang terjadi dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-V organisasi yang dikenal sebagai pengembang rumah murah ini, diduga dipicu sejumlah pelanggaran AD/ART organisasi.

Pelanggaran AD/ART organisasi dalam munas pada 15-16 Desember lalu, memicu keinginan sejumlah dewan pengurus daerah (DPD) untuk menggelar Munas ulang kembali.Kemudian, permasalahan ini direspons oleh Ketua dewan pertimbangan organisasi (DPO) Apersi, Fuad Zakaria.

Dikatakan Fuad, kejadian ini sangat disayangkan dan ini menjadi tugas DPO untuk menyelesaikannya karena Fuad juga sebagai pendiri Apersi. Lebih jauh dari awal Munas Fuad melihat ada keganjilan karena ada salah satu calon yang sebenarnya tidak bisa ikut pemilihan bisa diterima panitia penjaringan atau pun dewan pengurus pusat (DPP) Apersi.

“Calon ini masih kena hukuman dan dicabut haknya dari kepengurusan dan seharusnya dimaafkan dulu baru bisa maju jadi calon ketua umum. Ini ada aturannya dalam AD/ ART,” papar Fuad di Jakarta, belum lama ini.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 (F) AD/ART Apersi disebutkan persyaratan caketum untuk bisa dipilih sebagai Ketua Umum DPP Apersi harus tidak pernah dikeluarkan dari kepengurusan di DPP maupun DPD baik karena alasan pelanggaran AD/ART, peraturan organisasi, serta ketentuan organisasi lainnya.

Selain itu ada kesalahan dalam proses munas, pimpinan sidang itu seharusnya ada 5 namun saat mau pemilihan tinggal dua orang. Fuad menjelaskan, ini tak sah, ini kesalahan dalam proses munas, namun munas dan pemilihan terus berjalan padahal prosesnya tidak benar.

“Komunikasi antara peserta munas dan pimpinan sidang tidak berjalan dalam menyampaikan aspirasinya. Komunikasinya monolog antara peserta dan pimpinan sidang, makanya sebagian DPD walkout,” tambah Fuad.

Saat ini sudah 8 DPD Apersi yang minta munas diulang dan rencananya DPO akan terus berkordinasi dan mengakomodir berbagai masukan yang ada sehingga memang layak dilakukan munas kembali.