Pengunjung Terus Berdatangan Untuk Menambah Investasi Propertinya
Pengunjung Tengah Mencari Properti Untuk Investasi (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Indonesia Properti Expo 2017 tidak hanya menjual hunian murah, namun hunian mahal juga tersedia untuk dipakai sendiri maupun investasi bagi kalangan menengah maupun kalangan atas.

Pasalnya, masyarakat Indonesia saat ini paham betul dengan pentingnya investasi menguntungkan di sektor properti.

Pada umumnya, investasi ditanamkan pada rumah, apartemen, pergudangan, rukos, condotel, hotel, sampai indekos. Harganya bervariasi mulai dari Rp.600 juta hingga di atas Rp.1 miliar.

Lokasi yang tersedia meliputi; Jabodetabek, Cikarang, Karawang, Cikampek, Jonggol, Ciluengsi, Sukabumi, Sumedang, Bandung, Serang, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Jombang, Bali, Makassar, Balikpapan, Pekanbaru & Bintan.

Seperti yang diketahui, program pengampunan pajak atau tax amnesty telah berlangsung tujuh bulan lebih. Rencananya pada akhir Maret 2017 nanti, program tersebut akan rampung. Jumlah partisipasi masyarakat untuk mengikuti program ini juga terus bertambah.

Berdasarkan dashboard Amnesty Pajak, Minggu (12/1/2017), harta menurut surat pernyataan harta (SPH) yang tercatat sudah mencapai angka Rp.4.365 triliun. Itu terdiri dari deklarasi dalam negeri Rp.3.209 triliun, deklarasi luar negeri Rp.1.015 triliun, dan repatriasi senilai Rp.141 triliun.

Adapun, jumlah uang tebusan menurut SPH yang disampaikan dalam program tax amnesty ini hingga Rp.104 triliun. Tebusan terdiri dari orang pribadi non UMKM Rp.85,9 triliun, badan non UMKM Rp.12,5 triliun, orang pribadi UMKM Rp.5,20 triliun, serta badan UMKM Rp.365 miliar.

Kemudian, realisasi menurut surat setoran pajak (SSP) yang diterima hingga Rp.111 triliun. Terdiri dari pembayaran tebusan Rp.104 triliun, pembayaran tunggakkan Rp.6,16 triliun, dan pembayaran bukti permulaan (bukper) Rp.777 miliar.

Sebelumnya pada 31 Januari 2017, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi terus menyerukan kepada Wajib Pajak (WP) untuk ikut serta dalam program pengampunan pajak sebelum berakhir di 31 Maret 2017.

Apabila tidak juga melakukan, DJP memiliki hak untuk menjalankan pemeriksaan dengan memakai dasar hukum Pasal 18 Undang-undang (UU) Pengampunan Pajak. “Belum ikut tax amnesty, kan ada Pasal 18 UU Tax Amnesty, bisa kita periksa,” tegas Ken.

DJP mengingatkan kembali agar WP tak kehilangan momentum tax amnesty yang terakhir kali sebelum era keterbukaan informasi pajak di seluruh dunia mulai berlaku pada 2018.

“Makanya ikut saja deh tax amnesty soalnya tinggal 2 bulan lagi. Dia (tax amnesty) akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya, tidak akan kembali lagi,” tutup Ken.