Sekda DKI Jakarta Saefullah saat membuka Musda DPD REI DKI 2017. (Foto: dok.inapex)

JAKARTA, INAPEX.co.id – Terkait penghapusan down paymen (DP) dinilai justru menghambat proses pencairan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Padahal, sebelumnya Bank Indonesia telah merelaksasi aturan loan to value (LTV) untuk KPR, dengan menghapus uang mukanya sejak Agustus 2018 lalu.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (DPP-REI), Soelaeman Soemawinata mengatakan, penyaluran kredit dari perbankan yang semakin ketat justru membuat penyaluran KPR menjadi semakin lambat.

“Saya sudah ketemu beberapa teman pengembang, sebenarnya dari sisi LTV bagus sekali. Artinya penjualannya bisa jalan benar-benar, tapi di bank pelaksanaannya jadi lebih ketat,” ujarnya di Jakarta, belum lama ini.

Semakin ketatnya penyaluran KPR tersebut, karena beban biaya uang muka seluruhnya ditanggung oleh perbankan.

“Kalau pakai DP (uang muka) itu kan yang screening duluan pasti si pengembangnya dong. Ini kan semua beban ke bank, karenanya risiko kreditnya ada di bank,” ujar pria yang akrab disapa Eman itu.

Berdasarkan Survei Perbankan Bank Indonesia, pertumbuhan kuartal kredit baru cenderung melambat pada kuartal III-2018.

Hal itu tercermin dari saldo bersih tertimbang permintaan kredit baru pada kuartal III 2018 turun menjadi 21,2 persen, dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 90,3 persen.

“Bank lebih ketat, jadi realisasi KPR bisa-bisa juga lebih lambat lagi. Nah, sekarang banknya harus dianjurkan supaya lebih cepat seperti biasa. Kalau keluhannya dari pengembang seperti itu,” tuturnya.