Pengendalian Banjir, Indonesia Gandeng Belanda Bangun Polder
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Schultz van Haegen (Foto: kompas)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Indonesia gandeng Belanda di bidang infrastruktur berfokus pada manajemen air, khususnya pengendalian banjir.

Semarang adalah salah satu kota yang biasa dilanda banjir rob. Penyebabnya yaitu muka laut lebih tinggi dibandingkan daratan.

Untuk mengatasinya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjalankan sejumlah upaya penanggulangan. Salah satunya dengan memasang polder-polder.

Upaya penanganan banjir rob tersebut jadi fokus khusus Pemerintah Belanda. Mereka menunjuk Menteri Infrastruktur dan Lingkungan, Melanje Schultz van Hagen mengunjungi Semarang pada hari ini Selasa (22/11).

Basuki menginformasikan kepada Melanie bahwa di Semarang sudah dibangun 5 polder, yakni satu di barat, dua di tengah, dan dua di daerah pinggiran. Salah satu polder tersebut dibangun atas kerja sama dengan pihak Belanda.

“Di timur ada Polder Banger yang dibangun menanggulangi banjir di sekitar kali Banger,” tutur Basuki.

Berdasarkan data yang diterima perspembangunan polder tersebut ialah untuk mencegah rob dari laut terutama dari Banjir Kanal Timur Semarang. Polder tersebut mempunyai area tangkapan seluas 543 hektar di Timur Semarang.

Secara demografis, sosial, dan ekonomi, banjir tersebut berdampak pada 84.000 jiwa dengan 38 persen di antaranya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“NCICD sekarang ada refocusing. Pertama, jangka yang paling pendek dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bikin rehabilitasi untuk mengendalikan banjir Jakarta Utara 120 kilometer,” imbuh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai pertemuan dengan Melanie.

Sementara itu, soal kerja sama trilateral dengan Korea Selatan yang diwakili Korea International Cooperation Agency (Koica) dan Belanda, tambah Basuki, akan menitikberatkan pada rincian data fase B dan C proyek NCICD.

Detail data tersebut meliputi pembangunan NCICD di laut ke daratan. NCICD tersebut rencananya untuk mengintegrasikan antara daratan dan laut. Sebelumnya, data untuk fase B dan C masih memakai data sekunder, hingga harus dirincikan.

“Kami sekarang pakai kajian dari Bappenas. Utamakan dulu yang tanggul. Dulu kan ribut, sekarang itu dulu diutamakan (dibangun),” papar Basuki.

Bappenas sudah mengidentifikasi sembilan titik kritis yang harus dikerjakan terlebih dahulu dalam pembangunan tanggul raksasa ini. Adapun total panjang yang harus dibangun pada sembilan titik adalah 28,6 kilometer.

Konsep awal sepanjang 62 kilometer, porsi yang dibangun pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ialah sepanjang 18 kilometer. Pemerintah pusat mendapat jatah membangun 8,5 kilometer.

Sekarang ini, sepanjang 4,5 kilometer telah kontrak dan target selesainya pada 2018. Selebihnya dijadwalkan rampung pada 2019.

(kps)