`Pengembang Sebagai Penjamin, MBR Lebih Mudah Membeli Rumah
Rumah Murah (foto: sikokoh)

 

SURABAYA, INAPEX.co.id, – Sejumlah pengembang bersedia jadi avalis alias penjamin untuk mempercepat penyediaan rumah bagi MBR.

Pasalnya, kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat diprioritaskan. Selain itu, perbankan tidak bisa dengan mudah memberikan kredit bagi MBR, khususnya yang bekerja di sektor informal.

Harga rumah subsidi dibatasi mulai Rp.133 juta, tergantung kawasan pembangunan rumah tersebut. Uang muka juga mulai 1 persen saja dan untuk kemudahan cicilan tergantung pengembang yang memberikan.

Akan tetapi, kebijakan tersebut mensyaratkan adanya slip gaji. Hal ini jadi masalah untuk para pekerja informal misalnya pedagang makanan atau kaki lima.

Pemilik PT Kokoh Anugerah Nusantara (KAN) Kan Eddy mengatakan bahwa langkah pengembang sebagai avalis dapat mempercepat kepemilikan rumah untuk MBR sektor informal. Oleh karena itu, selama ini beberapa calon pembeli rumah MBR dianggap tak bankable.

“Makanya perbankan tidak berani memberikan kredit kepemilikan rumah (KPR) dan ini menjadi kendala target capaian rumah MBR sepanjang 2016,” tuturnya, baru-baru ini.

PT Kan sudah mengalihkan sejumlah deposito di bank. Saat ada kredit macet, BTN dapat segera mengambil uang dari simpanan deposito ini.

Eddy juga mengungkapkan bahwa PT KAN melalui perumahan Puri Kokoh memberlakukan avalis tersebut pada 15% dari jumlah unit yang digarap.

Tidak hanya itu, bagi calon pembeli sektor informal, pihaknya juga memberlakukan kesempatan yang sama untuk pensiunan.

“Kalau sampai enam bulan yang bersangkutan tak membayar kredit ke bank, kami akan melakukan buy back atau pembelian kembali atas unit rumah tersebut,” jelas Eddy.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit mengatakan bahwa tingginya angka backlog perumahan yang sekarang ini hingga 15 juta unit dikarenakan banyaknya calon pembeli yang tak bankable.Oleh sebab itu, pengembang dan perbankan tidak berani memberikan KPR.

Namun, dengan ketersediaan sejumlah pengembang sebagai penjamin. Hal ini bisa membantu menyukseskan program satu juta rumah.

Pasalnya, jika tidak dibantu para pengembang angka backlog perumahan akan tetap tinggi.

“Ini yang harus dipecahkan dulu biar ada kesempatan bagi mereka untuk memperoleh hak rumah melalui pengajuan KPR,” paparnya.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah(DPD) Apersi Jatim Soepratno juga mengungkapkan, jumlah pekerja informal di Jawa Timur tergolong banyak dan biasanya dinilai bankable.

Tetapi, dia percaya bahwa jika diberikan kesempatan, para pekerja sektor informal seperti rawon, pedagang bakso, soto, somay dan sebagainya dapat memenuhi kewajibannya.

“Memang harus diakui kalau banyak dari masyarakat kita yang belum bankable. Padahal sebenarnya mereka mampu untuk membayar angsuran. Ini kesempatan yang bagus sepanjang tahun ini untuk mengejar kebutuhan rumah di Jatim dan Indonesia,” tutupnya.

(oz)