Pengembang Punya Hutang Fasos-Fasum di Jakarta
Ilustrasi (Foto: ist)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Kalangan pengembang masih punya piutang, yaitu belum menyerahkan fasilitas sosial-fasilitas umum (fasos-fasum) kepada Pemprov DKI Jakarta.

Berdasarkan peraturan Pemprov DKI setiap penerbitan surat persetujuan prinsip pembebasan lahan (SP3L) pengembang diwajibkan memberikan 40 persen lahannya untuk fasos-fasum.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, untuk menagih kewajiban pengembang yang nilainya Rp.11,8 triliun, Pemprov telah membentuk tim penagihan piutang.

“Pengembang di Jakarta masih banyak yang belum menyerahkan fasos-fasum yang menjadi kewajibannya, makanya kita bentuk tim yang dimotori Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk mendata mana saja yang tercatat sebagai piutang,” imbuh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, di Balaikota, baru-baru ini.

Fasos/fasum yang diserahkan akan jadi aset Pemprov. Sampai sekarang, banyak aset yang masuk piutang belum tercatat dalam aset DKI. Ini menjadikan nilai aset miliki DKI berbeda dengan hasil inventarisasi.

Jumlah lahan yang mestinya menjadi aset Pemprov disinyalir lebih dari 1.000 hektar dengan nilai Rp.26 triliun. Lahan ini berupa jalan, taman, saluran irigasi, fasilitas ibadah, sarana olahraga, dan sebagainya.

“Ini jadi masalah kronis bagi pencatatan aset di DKI dan kami terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penagihannya akan kami teruskan ke setiap Pemkot termasuk Kepulauan Seribu yang juga tinggi tunggakannya,” jelasnya.

Rusunawa Cengkareng direnovasi

Penghuni rumah susun sewa (rusunawa) Bumi Cengkareng Indah, Cengkareng, Jakarta Barat, diminta untuk pindah sebab ada rencana peremajaan oleh Perum Perumnas.

Rusunawa tersebut akan dirobohkan dan diganti dengan rusun baru. Penghuni pun dapat kembali menempati usai pembangunannya rampung.

“Memang benar ada program peremajaan rusunawa Perumnas yang sudah lebih dari 30 tahun karena kondisinya sudah tidak layak lagi,” tutur Direktur Pemasaran Muhammad Nawir kepada pers, baru-baru ini.

Rusunawa baru yang akan dibangun, tambah Nawir, rencananya lebih bagus dan fasilitasnya semakin lengkap. Peremajaan ini dilakukan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Nawir menuturkan bahwa para penghuni lama tak perlu khawatir untuk pindah dari rusunawa. Pasalnya, usai pembangunan selama kurang lebih 2 tahun, penghuni berhak untuk kembali menempati rusunawa ini.

Selain itu, Nawir membantah adanya tuduhan bahwa Perumnas tak memberikan waktu atau sosialisasi sebelumnya. “Sosialisasi sudah dilakukan sejak akhir tahun 2016,” jelas Nawir.

Program tersebut, lanjut dia, sebenarnya akan dijalankan awal 2017, tetapi atas permintaan Pemprov, program ini diundur setelah pemilihan kepala daerah DKI Jakarta selesai. Selain itu, warga juga meminta pengunduran setelah Lebaran dan tahun ajaran baru. “Jadi sosialisasi sudah berulang kali disampaikan,” tutup Nawir.