Keterbatasan lahan menjadi kendala pembangunan rumah murah. (Foto: dok.inapex)
Keterbatasan lahan menjadi kendala pembangunan rumah murah. (Foto: dok.inapex)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Kendati pemerintah mempunyai target untuk meningkatkan kepemilikan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ternyata pengembang masih mengalami sejumlah kendala.

Bahkan kendala terberat sekarang ini bukan dari sektor pembiayaan tapi dari masalah suplai atau ketersediaan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus mengungkapkan, persoalan ini disebabkan pada pasokan dimana pengembang tidak selalu bisa memenuhi jumlah permintaan.

“Tantangan paling berat adalah dari sisi suplai. Kalau dari segi pembiayaan, ada FLPP dan SSB. Dari sisi demand, bisa 500-600 unit dari anggaran yang kita sediakan. Tapi suplainya yang bisa diproduksi oleh para pengembang yang jadi tantangan,” katanya diacara Talkshow Peran Pasar Modal dalam Pembiayaan Perumahan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (13/10).

Lebih lanjut dikatakan Maurin, pengembang sekarang ini masih terkendala dengan masalah lahan, yang menjadi modal utama dalam membangun rumah.

Sementara pemerintah dengan bantuan BUMN yang dimilikinya belum bisa secara optimal membangun rumah bagi MBR. “Pengembang enggan masuk ke rumah subsidi, profit marginnya rendah 15%, rumah mewah sampai 30%, biaya perizinan rumah MBR dan mewah itu sama, ini jadi makin enggan,” ujarnya.

“Memang dulu ada BUMN yang membangun rumah, tapi kemampuannya saat ini relatif rendah. Ini yang kita dorong para pengembang untuk membangun rumah MBR ini. Tapi pengembang ini, alasan utama mereka itu tanah, yang jadi input utama. Lainnya adalah perizinan. Makanya kita sekarang memberikan situasi yang kondusif, mengupayakan kredit konstruksi supaya semakin menurun,” tambahnya.

Pemerintah sendiri memiliki beberapa skema bantuan pembiayaan perumahan, antara lain skema KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR Sejahtera FLPP), skema bantuan pembiayaan KPR Sejahtera Subsidi Selisih Bunga (KPR Sejahtera SSB), dan Bantuan Uang Muka (BUM) untuk MBR, khusus untuk pembelian rumah tapak bersubsidi.

Tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan menganggarkan Rp 12,4 triliun untuk bidang perumahan tahun 2016. Angka tersebut terdiri dari Rp 9,2 triliun untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Rp 2 triliun untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Rp 1,2 triliun untuk Bantuan Uang Muka (BUM).

Hingga Oktober ini, alokasi untuk FLPP sendiri telah habis disalurkan untuk 37.856 unit rumah. Namun demikian, penyaluran bantuan kredit rumah masih bisa disalurkan lewat mekanisme SSB, yang masih memiliki anggaran Rp 2 triliun. Jumlah ini masih bisa menambah penyaluran bantuan kredit hingga 400 ribu unit rumah.

“Kalau dilihat besarannya SSB Rp 2 triliun, kalau kita perkirakan, subsidi tiap rumah Rp 5 juta SSB nya, maka Rp 2 triliun akan mampu membiayai 400 ribu unit rumah,” paparnya.