Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Pengembang asal Singapura ini, merasa optimis akan kebutuhan hunian vertikal terus meningkat di Ibukota Jakarta. Presiden Keppel Land Indonesia Goh York Lin membenarkan, Indonesia merupakan salah satu pasar pertumbuhan utama bagi perusahaan properti miliknya tersebut. Menurutnya, realisasi pembangunan apartemen West Vista at Puri dinilai sebagai wujud eksistensi Keppel Land di industri properti Indonesia.

“Kami punya rekam jejak yang sangat baik di industri properti internasional. Hal tersebut dibuktikan dari banyaknya penghargaan di beberapa negara Asia. Ini yang kami manfaatkan sebagai nilai jual kami kepada konsumen di Indonesia,” ujar Goh York Lin, dalam keterangan resmi, usai proses penutupan atap atau topping off proyek apartemen West Vista at Puri di Jakarta Barat senilai Rp2,6 triliun, di Jakarta, belum lama ini.

Lebih lanjut dikatakan Goh York Lin, juga yakin apertemen yang dikembangkan Keppel Land ini akan terserap pasar serta akan selesai tepat waktu, seperti pelaksanaan topping off yang akan sesuai dengan jadwal pada 20 Mei 2017.

Proyek West Vista at Puri merupakan apartemen dengan 48 lantai yang terletak di Jakarta Barat. Apartemen tersebut terdiri dari tipe studio, tipe 1 kamar tidur, serta tipe 2 kamar tidur dengan kisaran luas mulai dari 30 meter persegi hingga 60 meter persegi.

Apartemen tersebut akan diserah terimakan kepada konsumen mulai pertengahan tahun 2018, lebih cepat dari target semua yang diperkirakan selesai akhir tahun 2018. Selain membangun hunian vertikal, Keppel Land juga membangun proyek rumah tapak sebanyak 450 unit, bekerja sama dengan PT Metropolitan Land Tbk.

Terlepas itu, secara terpisah menanggapi soal penundaan rencana pengenaan pajak progresif terhadap apartemen kosong, pemerintah resmi mengurungkan niatnya untuk menarik pajak tinggi terhadap tanah yang menganggur.

Padahal sebelumnya, rencana itu menjadi dasar pengenaan pajak progresif terhadap apartemen. “Iya (ditunda), sedang dikaji lebih jauh,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, baru-baru ini.

Senada dengan Darmin, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, yang menjadi pemberi usul pengenaan tarif pajak tinggi terhadap tanah menganggur mengakui, penundaan tersebut harus dilakukan lantaran pemerintah masih memikirkan waktu yang tepat untuk menjalankan kebijakan itu.

“Ditunda sekarang tapi (akan berlaku) di masa yang akan datang. Tapi dari sisi kajian (kebijakan) tidak menyulitkan, hanya masalah waktu (penerapan kebijakan) saja,” jelas Sofyan.

Bersamaan dengan penundaan tersebut, Sofyan memastikan pemerintah akan mematangkan aturan-aturan yang terangkum dalam kebijakan tersebut, yakni melalui sertifikasi tanah, bank tanah (land bank) hingga pengambilalihan hak tanah yang dilakukan oleh pemilik yang menganggurkan tanahnya.

“Jadi, kalau kamu punya tanah, kami tahu (karena ada sertifikat). Lalu, kalau tanah tidak digunakan, itu tanah terlantar, pemerintah bisa membatalkan hak (kepemilikan). Nah, nanti ditampung di bank tanah,” terang Sofyan.