Ilustrasi suasana pameran Indonesia Properti Expo 2017 di JCC Senayan. (Foto: dok.inapex)
Ilustrasi suasana pameran Indonesia Properti Expo 2017 di JCC Senayan. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Syarat administrasi pengajuan kredit perumahan (KPR) yang cukup sulit dinilai sebagai masalah sangat serius di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa mewujudkan memiliki rumah layak huni.

Oleh sebab itu, pemerintah mengharapkan perbankan bisa mempermudah syarat administrasi yang mesti dipenuhi oleh pekerja MBR. Salah satu yang harus disurvei ulang ialah “BI checking”.

“Sebanyak apa pun demand kalau tidak ada pasokan itu sulit. Sementara ini terkait dengan pengembang juga tentu terkait dengan bank. Tiga komponen ini harus saling terkait oleh karena itu kami berharap ‘BI Checking’ pun bisa dikoreksi lagi,” jelas Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin, di Jakarta, belum lama ini.

Perbankan, tambah Syarif, jangan hanya melihat jangka pendek, maksudnya perbankan mesti bisa mempermudah persyaratan walau pekerja yang mengajukan KPR mempunyai kredit konsumsi dengan jangka waktu satu sampai dua tahun. “Tapi lihat jangka panjangnya, kalau yang dilihat hanya konsumsinya saja, yang jaraknya hanya 1 tahun sampai 2 tahun maka tidak akan pernah ada orang membeli rumah,” jelasnya.

Maka dari itu, Syarif mengaku sudah membahasnya dengan pihak perbankan dalam hal tersebut PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) untuk menurunkan sistem-sistem yang lebih gampang dalam proses pengajuan KPR.

“Sudah, sudah saya sampaikan, sudah beberapa kali, kami diskusikan dan mereka sudah mulai mencari skema. Perbankan itu kan juga harus punya syarat-syarat tertentu yang tidak bisa kita samakan dengan organisasi lain non-perbankan,” jelasnya.

Selain itu, untuk kelas pekerja masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), membeli hunian mungkin masih jadi mimpi yang baru dapat terwujud dalam waktu lama. Maka dari itu, rumah sewa dinilai sebagai solusi untuk pemenuhan kebutuhan rumah untuk kalangan pekerja MBR yang belum mempunyai rumah.

“Yang belum punya rumah dan tidak mampu beli rumah maka bisa menyewa rumah yang dibangun pemerintah. Seperti rumah yang di Groundbreaking di Ungaran beberapa waktu lalu,” jelas Syarif dalam diskusi ‘Mencari Solusi Rumah untuk Pekerja.

Syarif mengatakan bahwa pemerintah juga menawarkan sistem lain yakni sewa beli. Sistem kedua ini jika rumah sudah disewa selama 20 tahun dan dalam kurun waktu ini mereka belum bisa membeli rumah, pemerintah akan mempertimbangkan pekerja untuk membeli rumah ini. “Biaya sewa yang dibayarkan menjadi bagian dari dana pembelian rumah itu,” paparnya.