Ingin Membeli Apartemen di IPEX? Pikirkan Juga Dekorasi Wanita Single
Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

JAKARTA, INAPEX.co.id – Pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan proyek perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dekat transportasi umum.

Upaya itu dilakukan untuk mengatasi masalah kekurangan hunian (backlog) yang diklaim mencapai 7,6 juta unit rumah. Program Sejuta Rumah menjadi salah satu solusi untuk MBR memperoleh kesempatan memiliki rumah dengan harga terjangkau, dan layak huni.

Namun program nasional tersebut tak berarti menemui kendala. Problem yang sering dirasakan MBR yaitu jauhnya lokasi perumahan dari pusat perekonomian di kota besar, terutama di Jakarta.

Kendati banyak MBR tinggal di wilayah pinggiran kota, tetapi mereka bekerja, dan mencari nafkah di pusat kota sehingga harus melakukan perjalanan ulang alik setiap hari.

“Rumah MBR itu salah satu kelemahannya di pinggiran kota, jadi perlu ongkos transportasi yang lebih banyak,” kata pengamat perumahan dari Universitas Tarumanegara Suryono Herlambang, di Jakarta, belum lama ini.

Menurut, pemerintah harus bisa menyediakan transportasi umum dari pinggiran kota ke pusat kota. Misalnya bus dan angkutan kota yang biayanya terjangaku serta jadwal keberangkatannya teratur.

Lebih lanjut dikatakan Herlambang, berbeda halnya dengan masyarakat kelas menengah yang berpenghasilan lebih tinggi dari MBR.

Mereka mampu membeli atau menyewa rumah di wilayah perkotaan sehingga jaraknya lebih terjangkau dan tidak begitu jauh dari sentral kegiatan perekonomian. “Paling tidak MBR diberi kemudahan transportasi ke kota supaya pengeluaran mereka juga tidak terlalu banyak dan bisa mengirit ongkos,” pungkasnya.

Terlepas itu, secara terpisah penyediaan rumah berbasis komunitas juga terus didongkrak oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Langkah ini sekaligus memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa menikmati subsidi rumah melalui program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Melalui skema ini, pekerja non formal yang selama ini kesulitan akses KPR ke Bank, kini tetap bisa mendapatkan subsidi rumah.

Sebelumnya telah dimulai proyek percontohan pembangunan rumah berbasis komunitas dengan didukung KPR FLPP dan SBUM yakni pembangunan perumahan komunitas pencukur rambut yang tergabunh dalam Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG) di Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Peletakan batu pertamanya (groundbreaking) dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Januari 2019 lalu. “Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan akan melanjutkannya di provinsi lain dengan komunitas berbeda,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi AH mengatakan, pembangunan perumahan berbasis komunitas diperuntukan bagi komunitas profesi tertentu dan belum pernah mendapatkan program subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah.

“Hingga kini sudah ada sekitar 12 komunitas yang mengajukan untuk dibangunkan perumahan dan saat ini sedang dalam tahap proses verifikasi. Karena prinsipnya pembangunan perumahannya harus betul-betul berada di satu lokasi,” kata Khalawi.