Pemerintah: Rumah Subsidi Tidak Salah Sasaran
Ilustrasi (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Dengan program nasional Sejuta Rumah, pemerintah berusaha untuk mengurangi angka kekurangan atau backlog rumah.

Kini, kebutuhan rumah sebanyak 800.000 unit per tahun dengan angka kumulatif hingga 11,4 juta unit. Mereka yang kesulitan mengakses perumahan, adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang telah diberi beberapa bantuan, seperti uang muka dan cicilan rendah tetap hingga 20 tahun.

Akan tetapi, masih ada persoalan lain yang membuat MBR belum mau membeli rumah. Bahkan, ada yang telah membeli, namun rumah tersebut tak ditempati sehingga pemerintah dianggap salah sasaran.

“Ada kecenderungan informasi bahwa rumah yang bangun itu tidak ditinggali atau kosong, diartikan bahwa proyek atau program gagal, salah sasaran. Saya luruskan kalau program tidak salah sasaran,” tutur Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin saat konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (28/9).

Syarif mengatakan bahwa persoalannya sekarang ini keinginan MBR mempunyai rumah tak sama dengan lokasi yang terbangun. Jadi, kalangan MBR bekerja di kota, tetapi rumahnya jauh dari pusat kota.

Rumah untuk MBR, lanjutnya, tersebut bukan investasi dalam artian masyarakat telah memiliki rumah kemudian berinvestasi lagi. Ia menuturkan rumah MBR tersebut adalah rumah pertama.

Walau demikian, dari keseharian masyarakat, jumlah pengeluaran jadi lebih besar akibat jarak dari rumah ke tempat kerja. “Makanya mereka memilih untuk membiarkan rumah dengan terus mencicil hingga suatu saat dia tinggal di situ,” jelas Syarif.

Sembari mencicil rumah, masyarakat tinggal di dekat tempat kerja dengan cara mengontrak. Tidak hanya itu, rumah MBR juga dikosongkan sebab ketidaksiapan infrastruktur, seperti listrik.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 26/PRT/M/2016 tentang Perubahan Atas Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi MBR, sepanjang listrik telah dibayar, maka kredit dari bank bisa dicairkan ke pengembang.

“Sehingga bisa saja listrik belum masuk tapi dari aspek fungsinya untuk nyala bisa disiapkan pengembang. Mungkin dari genset,” imbuh Syarif.

Dia mengatakan, program Sejuta Rumah mesti dilihat secara menyeluruh. Meski demikian, karena program ini bersifat subsidi maka masyarakat sudah benar-benar melalui suatu seleksi ketat, hingga bisa memperoleh subsidi.

Seleksi tersebut meliputi penghasilan sampai persyaratan bahwa masyarakat yang bersangkutan tak atau belum mempunyai rumah.

Terlepas dari itu, sebanyak 67 rumah di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, yang mengikuti program bedah rumah dari Pemprov DKI Jakarta, sudah selesai dikerjakan.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mengingatkan masyarakat yang rumahnya sudah dibedah bisa memanfaatkan dengan baik sebagai tempat hunian.

“Tolong, yang rumahnya dibedah, sudah selesai, disyukuri. Kalau ada tambahan macem-macem ya dibangun sendiri, tolong disempurnakan sendiri. Kalau sudah bagus, nanti jangan dijual atau dikontrakkan,” jelas Djarot.

Bantuan ini tidak hanya diperuntukkan bagi program bedah rumah di Cilincing, Jakarta Utara, tetapi juga untuk tiga rumah susun, yakni Rusun Pulo Gebang, Rusun Marunda, dan Rusun Karang Anyar.