Sudah Terbit, Surat Edaran Percepatan Pembangunan Rumah Subsidi
Ilustrasi (Foto: multidesainarsitek)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Pemerintah pusat terus mengurangi backlog (Kekurangan jumlah rumah,-red), melalui bantuan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Pemerintah (FLPP).

Upaya pembangunan rumah itu terus dilakukan pemerintah dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta para pekerja sehingga MBR bisa memperoleh KPR Subsidi.

Kendati demikian, tidak seluruh masyarakat bisa memiliki rumah layak huni, sehingga pemerintah menyiapkan tempat tinggal dengan sistem sewa. Kementerian PUPR juga membangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang mulai dibangun pada 2015 untuk mendukung Program Satu Juta Rumah.

“Program Satu Juta Rumah targetnya adalah mengurangi backlog (kekurangan jumlah rumah) sehingga masyarakat bisa tinggal di rumah layak huni. Bagi yang belum dapat memiliki rumah, diharapkan dapat tinggal di rumah layak huni dengan sistem sewa. Maka pemerintah memiliki program pembangunan rusunawa,” kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin pada pembukaan Rapat Konsinyasi Percepatan Pengunian dan Kelengkapan Dokumen Aset Rumah Susun Sewa di Semarang, belum lama ini.

Pada 2015 dan 2016, sudah terbangun 150,5 Twin Block (TB) Rusunawa di Jawa Tengah (Jateng) yaitu, 15 TB untuk MBR, 12,5 TB untuk TNI, 8 TB untuk POLRI, 33 TB untuk Mahasiswa, dan 82 TB untuk Pondok Pesantren.

Sedangkan pada 2017, di Jateng akan dibangun 7 TB baru yang tersebar di Kota Semarang, Wonosobo, Surakarta, Magelang, dan Kabupaten Semarang.

Selain membangun rusunawa baru, di Jateng juga akan direvitalasasi setidaknya 34,5 TB yang tidak layak huni karena rusak. Pada 2017, Kementerian PUPR akan membangun 12.760 unit rumah susun (rusun) baik sewa maupun milik dengan dana sebesar Rp 4,754 triliun.

Rusun tersebut nantinya diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja/buruh industri, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/ Polri, mahasiswa dan para santri pondok pesantren.

Terlepas itu, secara terpisah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mendetailkan master plan Kota Metropolitan Cekungan Bandung dan mendukung pengembangan infrastruktur Kota Soreang Terpadu dan Berkelanjutan (KSTB) di Kabupaten Bandung.

“Kita akan lebih fokuskan lagi untuk Soreang, khususnya untuk program 2018 yang sudah dibuat dalam pra-konsultasi regional untuk Kabupaten Bandung,” ujar Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga ketika menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung ke kantor BPIW di Jakarta.

Agusta mengatakan, kendala yang dihadapi untuk pengembangan infrastruktur di Kota Soreang dan sekitarnya adalah anggaran. Selain itu, Agusta berharap pagu indikatif dapat disetujui sehingga bisa mencukupi rencana pengembangan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung, Agus Nuria mengakui, saat ini Pemkab Bandung sudah merencanakan pengembangan infrastruktur KSTB.

Ia mengatakan, konsep KSTB tersebut dibuat seiring dengan akan rampungnya pembangunan jalan tol Soroja (Soreang dan Pasir Koja). Pasalnya, pengoperasionalan jalan tol Soroja akan berdampak terhadap pertumbuhan aktivitas ekonomi di Soreang dan sekitarnya.

Rencana pengembangan KSTB dilatarbelakangi beberapa persoalan-persoalan eksternal perkotaan di kawasan Cekungan Bandung yang sudah menjadi isu regional bahkan menjadi isu nasional.

“Saat ini Bupati Bandung sudah mencanangkan KSTB itu meliputi 4 kecamatan, yakni Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Ketapang, dan Margaasih. Kawasan ini diharapkan akan menjadi tujuan utama wisata dan juga investasi di Indonesia” terang Agus.

Agus menegaskan, untuk pengembangan KSTB sudah ada draft rencana peruntukannya. Diantaranya, dijadikan Pusat Bisnis Terpadu (Central Business District/CBD) dilengkapi dengan berbagai pusat jasa dan perdagangan, rumah sakit, universitas dan akademi olah raga, hotel atlet, apartemen dan condotel, Kampung Sunda, Lapangan Golf, sistem jaringan jalan sekunder, infrastruktur pengendali banjir, ruang terbuka hijau, rusunawa, dan lainnya.

Demi menjamin kelancaran pengembangan KSTB, telah disiapkan atisipasi terhadap spekulan tanah dengan membentuk pembekuan tanah (land freezing). Sedangkan untuk pembiayaan diharapkan bersifat non cost recovery serta mendorong konsep PPPP (Public Private People Partnership) yang melibatkan peran serta dari masyarakat lokal.