ilustrasi
ilustrasi (foto: inapex.co.id)

JAKARTA, INAPEX.co.idPemerintah dinilai butuh regulasi untuk melonggarkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Pasalnya, seiring tujuan prioritas utama pemerintah menerbitkan beberapa regulasi KPR yaitu untuk melindungi konsumen.

Tapi, regulasi itu justru merugikan bagi para pembeli properti, karena harga hunian menjadi lebih mahal. Demikian seperti diungkapkan Pengamat Properti Indonesia Toerangga Putra, menanggapi terkait pelonggaran regulasi KPR.

’’ Sebab para konsumen terpaksa harus beli menggunakan cara bayar in house ke developer sehingga cicilannya tinggi. Kemudian kalau bisa KPR, pengembang terima uang dari bank, harga cicilan bisa murah,’’ ujar Toerangga Putra, kepada INAPEX.co.id, di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Sementara itu, pada umumnya properti ditahun ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif. ’’Meski demikian, pengembang tetap harus berusaha keras,’’ tambah Toerangga Putra.

Apalagi, banyak pengembang properti yang juga meluncurkan produk-produk baru. Toerangga Putra juga menambahkan, saat ini banyak proyek properti hampir menyelesaikan target pembangunannya.

Fakta itu terlihat disejumlah wilayah terkait penyediaan hunian yang siap diserah terimakan, seiring adanya kenaikan penjualan dengan mekanisme KPR.