Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Indonesia Masih Rendah
Perumahan (foto: properti)

SEMARANG, INAPEX.co.id, – Jatah kredit properti dari semua pengajuan kredit yang tercatat, masih rendah. Padahal, sebagai penentu suatu bangsa tersebut makmur atau tidak, ialah dengan melihat dari pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat.

Penentuan tersebut dijalankan dengan menghitung rasio KPR pada pendapatan domestik bruto (PDB).

‎”Rasio Indonesia hanya 2,8 persen.‎ Tetangga kita, Malaysia 37,8 persen. Paling dekat sama kita adalah Filipina, itu pun masih di atas kita 3,3 persen,” jelas Direktur Utama Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo, di Semarang, baru-baru ini.

Apabila dibandingkan, Amerika Serikat adalah negara termakmur dengan total rasio 76,9 persen.

Sementara itu, jumlah kredit yang ada di perbankan pada 2015 berjumlah Rp4,058 triliun. Dalam jumlah kredit tersebut, kredit properti hanya menempati porsi 14,5 persen saja.

“Dari jumlah itu, untuk kredit properti, termasuk real estate, konstruksi, dan kredit pemilikan rumah (KPR), kurang lebih Rp 602 triliun,” kata Ananta.

Adapun total kredit properti, kredit KPR sebanyak Rp 326 triliun. Sedangkan untuk real estate dan kontruksi masing-masing Rp103 triliun dan Rp173 triliun.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, untuk meningkatkan potensi penyaluran pembiayaan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF tengah membuat produk baru dengan sebutan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera SMF.

Produk tersebut akan dipasarkan lewat lembaga pembiayaan, selaku penyalur dari SMF. KPR Sejahtera SMF diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan KPR yang selama ini berjalan di industri properti Indonesia.

“Kami coba tahun depan akan lansir, terutama targetnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menengah,” papar Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo di Hotel Ibis, Semarang.

Dalam pemasaran produk tersebut, tambah Ananta, SMF menggandeng Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Dari kerja sama inilah SMF dan APPI akan melihat perusahaan pembiayaan atau multifinance yang pas.

Untuk memperoleh penyaluran, syarat pertama multifinance tersebut harus memenuhi prosedur operasional standar dan produk SMF.

“Kam juga lihat correcting system-nya kuat apa ngga, modalnya berapa, pemiliknya siapa sih. Kita juga inginnya multifinance yang bereputasi,” jelas Ananta.

Produk tersebut mempunyai tujuan yang menyasar segmen kalangan MBR, khususnya yang tak bisa dilayani oleh program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

FLPP ini hanya menyasar pekerja yang berpenghasilan maksimal Rp4 juta per bulan.

Sedangkan KPR Sejahtera SMF menyasar pekerja dengan gaji lebih dari Rp 4 juta.

Tidak hanya MBR, produk tersebut juga menyasar MBM atau masyarakat berpenghasilan menengah.

“Ada segmen yang belum terlayani oleh bank, atau unbankable tapi feasible, baik itu formal dan informal. Harapannya segmen bisa disasar kelompok-kelompok multifinance,” jelas Ananta.

(kps)