Uang Muka KPR 5% bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Program pemibayaan untuk peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJSK) Ketenagakerajaan, dinilai masih kurang sosialisasi. Hingga saat ini, relaisasi penyaluran pembiayaan rumah untuk pekerja BPJSK masih jauh dari total nominal yang dilokasikan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, pihaknya mengalokasikan Rp 5 triliun untuk penyaluran pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang menggandeng Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Lebih lanjut dikatakan Agus, disepanjang tahun ini alokasi dana tersebut baru mencapai Rp 22 miliar.  “Kami terus kerja sama dengan bank-bank pembangunan daerah, selain itu kami juga terus bicarakan dengan dirut BTN untuk berkordinasi dan menyosialisasikan bahwa ada pembiayaan rumah murah untuk pekerja,” kata Agus di Jakarta, belum lama ini.

Dengan begitu, beragam upaya juga tengah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan agar serapan pembiayaan ini bisa sesuai dengan nominal yang dialokasikan sejak awal. Misalnya, selain BTN, BPJS Ketenagakerjaan juga menggandeng bank-bank pelat merah seperti Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Secara terpisah, Wakil Gubernur DKI J‎akarta terpilih Sandiaga Salahuddin Uno memastikan, pihaknya akan merealisiasikan hunian dengan tanpa DP atau Rp0. Sehingga, saat ini tim sinkronisasi masih melakukan persiapan dan pendalaman terkait aturan itu.

Sandiaga Uno mengatakan, ketika janji kerja DP Rp 0 masih dalam tahap persiapan dan pendalaman. Tak hanya itu, penerapan nantinya juga masih membutuhkan proses. “Mulai dari skema dan regulasi. Jadi semua masih didalami dulu,” katanya.

Menurut Pria yang berpasangan dengan Anies Baswedan ini, akan memberikan hunian yang layak kepada masyarakat.
Nantinya, program rumah dengan DP Rp 0 itu akan menyasar warga Ibu Kota yang berpenghasilan di bawah atau lebih dari Rp 7 juta.

Sandiaga Uno menerangkan, pendapatan warga dari Rp7 juta hingga Rp10 juta itu masih akan terus dikaji.
Meski demikian, program rumah murah itu memiliki target yang jelas untuk masyarakat kelas menengah dan rendah agar bisa memiliki rumah. “Yang utama adalah warga memiliki hunian,” ucap dia.

Lebih lanjut, konsepnya rumah tanpa DP masih akan tetap sama yakni hunian vertikal. Hingga saat ini tim sinkronasi tengah mempersiapkan lebih matang detail dari program tersebut. “Jadi nanti akan diberitahu seperti apa skemanya setelah dilantik,” pungkasnya.