Pembangunan Tol Tahun Ini Tidak Rapi, PUPR Ganti Strategi`
PUPR Ganti Strategi Pembangunan Jalan Tol (Foto: setkab)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna rencananya akan mengganti strategi pembangunan jalan tol pada tahun-tahun berikutnya.

Hal tersebut didorong faktor pengerjaan jalan tol sekarang relatif tak rapi sebab saling berkejaran antara pembebasan lahan dan konstruksi secara bersamaan.

“Imbasnya, ketika tanah habis pembangunannya mentok dan kondisi ini yang sebaiknya memang harus diperbaiki ke depannya agar tidak seperti itu lagi,” tutur dia usai acara “Sewindu PT SMI” di Hotel Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, Rabu (22/3).

Herry menuturkan bahwa penyediaan tanah untuk jalan tol harus disediakan dari jauh-jauh hari, namun dengan implikasi tetap mengalokasikan anggaran ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk membiayai lahan terlebih dahulu.

Ini artinya, lanjut Herry, pemerintah harus memiliki stok tanah paling tidak sepanjang 1.000 kilometer dengan asumsi usai 2019 mendatang atau dalam kurun waktu lima tahun lebih dari 1.000 kilometer, sebab sekarang targetnya sepanjang ini.

“Dengan LMAN ini bisa asalkan jalan tolnya termasuk proyek strategis nasional (PSN). Tetapi ya ini kemudian ada aturan yang belum bisa membuat LMAN dan PSN bisa bekerja berdampingan,” katanya.

Proyek jalan tol, menurut PSN konstruksinya dimulai pada 2018. Adapun LMAN mensyaratkan yang dapat dibayari tanahnya ialah jalan tol yang termasuk PSN.

Herry menilai, hal tersebut ibarat lingkaran tanpa ujung, sebab saat ingin membangun jalan tol dan tak memiliki tanah kemudian meminta ke LMAN dengan kondisi PSN yang mensyaratkan konstruksi pada 2018.

“Ya ini kan kemudian kusut karena PSN bilang nggak mungkin konstruksi 2018 sementara tanahnya belum ada dan ujung-ujungnya nggak bisa dibantu LMAN,” keluhnya.

Oleh karena itu, Herry sudah mengajukan ke Kementerian Koordinator Perekonomian agar pada 2018 jangan memulai konstruksi, namun mempersiapkan pasokan lahan.

“Itu sudah disetujui Pak Wahyu dari Kemenko yang artinya nanti kami bisa dorong percepatan tanahnya walaupun keputusannya saya belum tahu dan bisa dikonfirmasi ke beliau,” papar Herry.

Selain itu, Sri Mulyani juga menegaskan supaya pembiayaan pembangunan infrastruktur dipakai seprofesional mungkin khususnya oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat agar penyelesaiannya bisa tepat waktu dan biaya yang pas.

Walau begitu, Sri Mulyani tak menutup mata, bila pembangunan infrastruktur kerap tak dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Bahkan, dialami di seluruh dunia, pembangunan infrastruktur sulit untuk dikerjakan tepat waktu dan biaya yang pas serta kemungkinan menghadapi pembengkakan anggaran atau cost over run.

“Namun, saya harap semuanya termasuk BUMN tetap bisa mengendalikan cost over run itu dan yang jelas itu jangan terjadi akibat mark up dan korupsi sebab itu merupakan pengkhianatan mendasar dari seluruh misi membangun Indonesia,” imbuhnya.