Terminal Jatijajar masih mangkrak. (Foto: istimewa)

 

DEPOK, INAPEX.co.id – Proyek pembangunan Terminal Jatijajar di Kota Depok, hingga berita ini diturunkan terlihat masih mangkrak serta tak kunjung rampung.

Tak hanya itu, kelanjutan kasus dugaan korupsi jembatan utama terminal itu juga terancam dihentikan. Hasil pemantauan INAPEX.co.id, Jum’at (7/7), kondisi sejumlah bangunan terminal tersebut ‎tampak tak terawat. Tanaman liar dan kubangan air juga menjadi pemandangan jamak di Terminal Jatijajar.

“Padahal kita sebagai masyarakat di Kota Depok sangat berharap realisasi pembangunan terminal itu, tapi nyatanya masih terlihat mangkrak sampai sekarang ini. Saya berharap pihak Kementerian Perhubungan tetap menyelesaikan pembangunan terminal, kendati proses hukum masih berjalan,” kata Nufus, warga Kelurahan Sukamaju, Kota Depok, Jum’at (7/7).

Sebagai warga di Perumahan D’Marco Residence, saban hari Nufus mengaku melintas melalui Jalan Raya Bogor persis dekat area terminal itu. Tak heran, dia mengetahui kerap mandeknya pembangunan Terminal Jatijajar. Nufus berharap pembangunan terminal yang dimulai sejak 2010 tersebut bisa segera dirampungkan. “Biar lancar (pembangunannya) harus enggak ada kasus korupsi,” tambahnya.

Seperti diketahui, pembangunan akses Terminal Jatijajar tersandung kasus korupsi. Kendati demikian, pengusutan kasus dugaan korupsi jembatan utama Terminal Jatijajar, Kota Depok menemui jalan buntu. Pasalnya, unsur kerugian negara ‎dalam perkara tersebut dimentahkan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Depok.

Kejaksaan Negeri Depok kalah dalam gugatan praperadilan kasus korupsi jembatan utama Jembatan Terminal Jatijajar. Pengadilan Negeri Depok menyatakan penetapan tersangka ‎Direktur PT Kebangkitan Armand Kesatria, Victory JT Mandajo selaku kontraktor proyek tak sah. Awalnya, Kejari Depok menetapkan Victory sebagai tersangka dalam proyek tersebut. Dia diduga korupsi serta tak merampungkan proyek tersebut.

Atas penetapan itu, kuasa hukum Victory mengajukan gugatan praperadilan. ‎ Hakim menilai Kejari Depok tak memiliki dua bukti permulaan yang cukup guna menetapkan Victory sebagai tersangka. Hakim kemudian menyatakan, Kejari tak mampu menunjukkan bukti kerugian negara. ‎Putusan hakim membuat pengusutan Korps Adhiyaksa Depok mentok.

“Begitu dipatahkan,tidak ada kerugian negara bagaimana saya mau nyidik, ‎kalau tidak ada unsur kerugian negara. Makanya saya panggil lagi (periksa saksi), saya selidiki lagi,” kata Kepala Kejari Depok Yudha Purnawan Sudijanto beberapa waktu lalu, di halaman Kejari Depok, Jalan Boulevard, Depok.‎

Kejari pun menelusuri kemungkinan adanya kerugian negara. Hal itu dilakukan karena Pemkot Depok menyatakan tak ada kerugian negara. “Sudah enggak ada,‎ sudah kembali uangnya,” ucap Yudha mengungkapkan keterangan Pemkot Depok terkait kerugian negara.

“Kalau unsur (kerugian negara) sudah enggak ada, apa yang bisa ditindaklanjuti lagi,” kata Yudha. Kini, tuturnya, kelanjutan pengusutan dugaan korupsi jembatan Terminal Jatijajar bergantung pada keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Yudha menuturkan, pihaknya akan berkonsultasi dengan Kejati Jabar terkait perkara tersebut. Menurutnya, kasus itu berpotensi dihentikan atau tetap dilanjutkan. “Kalau Kejati stop baru stop, kalau Kejati bilang maju, maju lagi saya terus‎,” pungkasnya.