Pekerja Informal Akan Segera Mendapatkan Dana Rumah Rp.50 Juta
Ilustrasi (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan skema bantuan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, supaya bisa mempunyai rumah sendiri.

Masyarakat yang bekerja di sektor ini yakni kalangan pekerja yang tidak bekerja di kantor, akan tetapi memiliki penghasilan bulanan. Diantaranya tukang ojek, tukang cukur, supir angkot, hingga pedagang warteg.

Direktur Bina Sistem Pembiayaan Perumahan Rifaid M Nur menuturkan bahwa bantuan yang diberikan ini berbeda dengan tiga program rumah subsidi yang ada saat ini.

Ketiganya adalah Subsidi Selisih Bunga (SSB), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

“Melalui program ini, kita harapkan mereka yang berpenghasilan tidak tetap ini bisa mendapatkan akses bank, dan dapat membangun rumah baru di atas tanah milik mereka,” tutur Rifaid di Kantor Kementerian PUPR, baru-baru ini.

Sejauh ini, Kementerian PUPR telah bekerja sama dengan tiga lembaga pembiayaan yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE), dan Pegadaian.

Akan tetapi, baru BRI dan BKE yang sudah memberikan angka penyaluran unit rumah pada sekarang ini, yaitu masing-masing 3.000 unit dan 500 unit. “Untuk Pegadaian pada prinsipnya setuju, tapi belum menyampaikan angka,” jelas dia.

Untuk pagu pinjaman maksimal yang bisa diberikan lewat program ini, yakni senilai Rp.50 juta. Akan tetapi syaratnya, para pekerja informal yang masuk dalam kategori ini berada pada golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

Tidak hanya lembaga pembiayaan, Kementerian PUPR juga menggandeng Yayasan Habitat for Humanity untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang hendak mengikuti program ini.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti menuturkan, tenor yang diberikan kepada masyarakat yang mengikuti program tersebut mencapai lima tahun. Adapun besaran bunga yang ditetapkan mengikuti suku bunga komersil yang ditetapkan pihak perbankan.

Perlu diketahui, Pemerintah terus mendukung percepatan program pembangunan sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) April 2015.

Anggaran bantuan perumahan ditingkatkan lewat beragam program supaya kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa mengakses rumah layak.

 Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lana Winayanti, tahun 2017 anggaran perumahan dalam APBN sangat banyak dan dapat jadi pendorong realisasi program sejuta rumah.

Anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) senilai Rp.9,7 triliun untuk mendanai 120 ribu rumah dan uang subsidi selisih bunga (SSB) Rp.3,7 triliun untuk 225 ribu rumah.

“Selain itu ada bantuan uang muka Rp.1,3 triliun untuk 345 ribu unit rumah, belum termasuk bantuan lain seperti prasarana, sarama, utilitas (PSU) dan kemudahan regulasi,” jelasnya saat Rakor pemetaan dan potensi pembangunan rumah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, belum lama ini.

Lana yang menjabat Dirjen Pembiayaan Perumahan awal Maret ini menggantikan Maurin Sitorus menuturkan bahwa pemerintah sudah menerbitkan PP No. 64 Tahun 2016 tentang pembangunan perumahan MBR, Paket Kebijakan Ekonomi Ke 13 untuk mendorong keberhasilan penyediaan perumahan.

Sekarang ini pemerintah pusat tengah melaksanakan pendataan untuk pemerataan dan mempercepat program perumahan.

Tahun anggaran 2017-2018 prioritasnya percepatan di 10 provinsi terbesar. Ke-10 daerah penyerapan program perumahannya sangat besar, seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.