Program bedah rumah PASERMAS butuh sinergi dengan Kementerian PUPR. (Foto: dok.inapex)
Program bedah rumah PASERMAS butuh sinergi dengan Kementerian PUPR. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id  –  Lintas komunitas yang tergabung dalam Persatuan Sedulur Banyumas (Pasermas) Jawa Tengah, mendukung program bedah rumah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR).

Dukungan tersebut seiring dengan program serupa yang diprakarsai oleh Pasermas untuk mendata dan merealisasikan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya diwilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

“Kami sangat siap jika dilibatkan dalam program bedah rumah dan bersinergi dengan Kementerian PUPR, karena memang sejak Februari 2016 lalu sudah memiliki program tersebut dengan cara pembiayaan bedah rumah melalui swadaya masyarakat,” kata Ketua Pasermas Tri Kuntoro, didampingi Seksi Bidang Perdagangan dan UKM Taslim Abdul Latif saat dihubungi INAPEX.co.id, Rabu (29/3).

Lebih lanjut dikatakan Tri Kuntoro, program bedah rumah yang diprakarsai oleh Pasermas merupakan murni kegiatan social. “Alhamdulillah pelaksanaan bedah rumah ini bisa terealisasi berkat sumbangan dari anggota dan donator yang perduli terhadap warga di Kabupaten Banyumas,” tambahnya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menghimbau masyarakat untuk dapat mengajukan permohonan bedah rumah bagi masyarakat miskin melalui Kepala Desa dan Bupati di daerahnya.

Sehingga pendataan rumah tidak layak huni bisa terkoordinir dengan baik. Adanya dukungan dari masyarakat, sektor swasta dan pemerintah daerah diharapkan bisa mengurangi angka rumah tidak layak huni.

“Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan rumah masyarakat yang ingin di bedah rumahnya bisa mengajukan melalui Kepala Desa dan diikoordinir oleh Bupati untuk selanjutkan di data secara keseluruhan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah dari Kementerian PUPR,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif.

Syarif menambahkan, Kementerian PUPR ingin setiap daerah memiliki data yang pasti mengenai jumlah rumah yang tidak layak huni.

 

Syarif Burhanudin tengah (Foto: dok.inapex)
Syarif Burhanudin tengah (Foto: dok.inapex)

 

Apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Indonesia mencapai angka 3,4 juta unit serta diprediksi bakal terus bertambah apabila tidak ditangani secara serius.

“Jumlah bantuan yang disalurkan Kementerian PUPR melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk peningkatakan kualitas rumah sebesar Rp 15 juta sedangkan untuk pembangunan rumah baru Rp 30 juta per rumah. Namun itu jumlah bantuan maksimal serta hanyalah stimulan dan tentunya kebutuhan masyarakat untuk membedah rumahnya berbeda antara rumah satu dengan lainnya,” jelasnya.

Kemudian untuk kriteria rumah yang patut di bedah, masih dikatakan Syarif, antara lain didasarkan atas kriteria bangunan seperti struktur atap yang bisa membahayakan penghuni, rangka rumah atau dinding yang tidak layak serta lantai yang masih tanah.

Selain itu, terdapat sejumlah aspek kesehatan yang belum memadai seperti pencahayaan dan sirkulasi udara yang buruk. Dari sisi utilitas seperti sarana MCK dan Tempat Pembuangan Sampah yang tidak ada juga memerlukan bantuan tersebut.

“Yang pasti masyarakat yang memperoleh bantuan juga harus menguasai tanah dan tanahnya tidak bermasalah serta tidak berada di lokasi rawan bencana,” tandasnya.