Mulai 2017, Sertifikasi Tanah Gratis Bagi Seluruh Masyarakat
Sertifikat Tanah (Foto: indobroker)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meyakinkan masyarakat tidak usah mengeluarkan uang sepeser pun untuk menyertifikasi tanah milik mereka.

Kepastian ini muncul setelah Kementerian ATR/BPN diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan target sertifikasi dari satu juta jadi untuk lima juta bidang tanah.

“Nah dengan kebijakan presiden pada 2017 nanti harus lima juta. Untuk biayanya semua ditanggung oleh pemerintah, artinya gratis buat masyarakat, tetapi negara yang menanggungnya,” papar Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN M Noor Marzuki, dalam jumpa pers di kantornya, belum lama ini.

Meski begitu, Noor mengakui bahwa dana di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017 hanya mampu menyertifikasi dua juta bidang tanah atau sebanyak Rp.700 miliar. Sedangkan, total keperluan untuk lima juta bidang tanah ialah sekitar Rp.2 triliun.

“Untuk tiga juta sisanya didapat dari APBD, tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan besar, dan juga memobilisasi perbankan yang memang memiliki kepentingan terkait sertifikasi tanah tersebut,” imbuh Noor.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah memisahkan dana di dalam APBD-nya guna mempercepat sertifikasi tanah di wilayahnya.

Hal ini menyusul kesepakatan yang sudah ditandatangani antara Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Oktober 2016 lalu.

Begitu pula dengan halnya Pemerintah Kota Surabaya, wilayah tersebut menjalankan percepatan sertifikasi tanah bekerjasama dengan perusahaan swasta untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR).

Paling tidak ada sembilan perusahaan pengembang yang siap membantu sertifikasi tanah di Surabaya. Kesembilan pengembang tersebut diantaranya Ciputra Group, PT Dian Permana, PT Trijaya Kartika, Lamicitra Nusantara Tbk, Pakuwon Group, PT Bhakti Tamara, PT Gala Bumi Perkasa, Podojoyo Masyhur Group,dan Maspion Group.

Bantuan yang diberikan berhubungan dengan pembiayaan sertifikasi 6.500 bidang tanah yang ada di wilayah Surabaya. “Pemda semakin sadar sertifikat itu penting. Di Boyolali, 40 persen sertifikat ‘disekolahkan’ ke bank untuk modal, ini sangat penting mengurangi kemiskinan dan menciptakan kemakmuran,” ucap Sofyan.

Sesudah bekerja sama dengan pemda, kelak Kementerian ATR/BPN akan berbicara dengan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, dan Transmigrasi supaya anggaran bagi desa dapat dialokasikan untuk sertifikasi tanah di daerah.

(kps)