Ilustrasi maket SAGARA CITY. (Foto: dok.inapex)

JAKARTA, INAPEX.co.idKaum millenial yang menjadi target pasar properti, ternyata hanya bisa cicil rumah sebesar Rp.2 Jutaan Rupiah per bulan.

Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan bisa membantu generasi millenial (generasi yang lahir di kisaran tahun 1980-1995) untuk memiliki rumah tinggal.

“Sebuah survei mengungkapkan penghasilan rata-rata generasi milenial berada dikisaran Rp6 juta per bulannya. Jika dihitung-hitung maka dengan cicilan tersebut, mereka hanya mampu mencicil sebesar Rp2 jutaan per bulan untuk rumah dengan harga Rp200 juta sampai Rp250 juta,” kata Pengamat properti, Ali Tranghanda, di Jakarta, baru-baru ini.

Ali mengatakan dengan harga rumah sebesar itu, generasi milenial hanya bisa memiliki rumah di luar Jakarta.

Sementara sebagian besar dari mereka berkerja di Jakarta. “Bahkan dengan penghasilan sebesar itu sudah tidak mungkin lagi membeli apartemen di Jakarta,” ungkap Ali sekaligus sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch.

Pilihan tentu masih terbuka dengan membidik pasaran rumah subsidi FLPP seharga di bawah Rp150 jutaan. Tapi nyatanya sebagian besar kaum milenial tak tertarik untuk tinggal di rumah subsidi yang minim fasilitas.

Apalagi bentuk bangunan tidak mencerminkan jiwa kaum milenial yang butuh kebanggaan secara pribadi.

Kalaupun ada sebagian yang membeli rumah tersebut dan masih kerja di Jakarta, maka dapat dipastikan produktivitas kerja menjadi terganggu karena jarak dan waktu tempuh relatif jauh, jelas Ali.

“Sudah habis biaya, habis waktu juga. Pilihannya kemudian meninggalkan rumah tersebut dan kembali ke Jakarta untuk menyewa rumah, menyewa apartemen, atau kos-kosan bulanan.” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Ali, kalau hanya mengandalkan swasta maka sampai kapanpun akan sulit bagi generasi ini untuk membeli rumah.

Ia menilai, dengan kondisi seperti ini maka peran serta pemerintah untuk mengambil alih sebagian tanggung jawab dengan membangun hunian-hunian vertikal milenial yang terintegrasi dengan transportasi (Transit Oriented Development/ TOD) harus secara serius dipertimbangkan.

Menurutnya, konsep bank tanah harus segera diterapkan, meskipun sudah agak terlambat untuk berbicara di seminar-seminar mengenai konsep bank tanah yang tak kunjung selesai.

“Pemerintah harus lebih sigap ‘mengamankan’ tanah-tanah di sekitaran TOD baik itu LRT ataupun MRT sehingga tidak terjadi aksi spekulatif harga tanah yang malah semakin tinggi,” katanya.

Tanah-tanah milik BUMN/BUMD sebagian harusnya dapat ‘dihibahkan’ untuk kaum milenial dengan harga yang terjangkau.

Mengingat saat ini meskipun telah banyak BUMN yang menyasar pasar milenial namun harga yang ditawarkan masih jauh dari keterjangkauan kaum milenial.

Profil pembeli pun sebagian besar bukanlah kaum milenial dan sebagian lagi lebih kepada investor dengan harapan nantinya akan dapat disewakan kembali, ungkap Ali.

Pihak swasta pun seharusnya dapat dilibatkan dalam bentuk CSR untuk kemudian dibangun rumah susun baik sewa maupunn beli bagi kaum pekerja.