Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Foto: PUPR)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Foto: PUPR)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan kepada pegawainya tak boleh ada pungutan liar (pungli) terhadap layanan izin perumahan.

Tak hanya itu, Menteri PUPR juga minta senantiasa menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat dalam pelayanan publik.

“Harus bisa menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat dalam melakukan pekerjaan. Jangan main-main dengan pelayanan publik seperti melakukan pungli, apalagi terkait perijinan,” tegas Basuki di hadapan sejumlah pegawai Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV ketika melakukan kunjungan mendadak ke kantor Balai usai meninjau proyek Bendungan Kuwil dan jalan Tol Manado – Bitung, Manado, Kamis (13/10).

Ia meminta semua pekerjaan terkait perijinan harus dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan jawaban yang jelas sehingga memberikan kepastian bisnis kepada setiap orang yang terkait di Kementerian PUPR. “Kalau memang oke, dikeluarkan ijinnya, kalau ditolak ya sampaikan, jangan digantung-gantung perijinan,” ujar Basuki.

Semua pekerjaan yang terkait pengeluaran perijinan di Kementerian PUPR menurut Basuki harus dilaksanakan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur). “Tim verifikasi perijinan harus hati-hati, sesuai SOP, jangan digantung jawabannya apalagi ada punglinya,” pesan Basuki.

Ia menyatakan pada saat ini, semua pelayanan publik harus dapat saling berkompetisi untuk meningkatkan kualitasnya, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah juga semakin naik. “Era kompetisi harus bisa memberikan servis yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah,” kata Basuki.

Terakhir ia berpesan kepada semua pegawai dalam merancang program kerja harus benar-benar melihat kebutuhan, tidak hanya sekedar menganggarkan untuk membelanjakan uang negara sehingga tidak tepat sasaran. “Pola pikir programmingnya harus benar-benar diprogram sesuai kebutuhan kerja, bukan money follow function tapi money follow program,” pesannya.