Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ketika menerima audensi dengan pengurus DPP REI. (Foto; perumahan)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ketika menerima audensi dengan pengurus DPP REI. (Foto; perumahan)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) minta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) periode 2016 – 2019 yang baru terpilih untuk tetap mendukung program pemerintah.

“Kami berharap hubungan baik antara Kementerian PUPR dengan para pengembang salah satunya seperti asosiasi pengembang REI bisa terus dilanjutkan. Kami juga harap REI tetap mendukung Program Satu Juta Rumah di tahun 2017 ini,” tegas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ketika menerima audiensi Ketua Umum REI periode 2016 – 2019 Soelaeman Soemawinata bersama jajaran pengurus DPP REI di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, belum lama ini.

Terlihat hadir mendampingi Menteri Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti, Irjen Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin dan Dirjen Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus.

Dalam kesempatan itu, Basuki menambahkan, dirinya percaya terhadap pengurus REI ini akan membuat program kerja khususnya pembangunan rumah bagi masyarakat yang dapat disinergikan dengan program pemerintah.

Oleh sebab itu, diharapkan agar REI juga mau memberitahukan kesulitan-kesulitan maupun hambatan di lapangan terkait pembangunan perumahan bagi masyarakat kepada Kementerian PUPR.

“Saya minta pengurus REI juga bisa memberitahukan ke kami (Kementerian PUPR-red) jika ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait pembangunan rumah bagi masyarakat. Jadi segala permasalahan di lapangan bisa diselesaikan dengan baik,” terangnya.

Menteri PUPR Basuki, juga menyampaikan pada tahun 2017 ini pemerintah tetap fokus pada pemerataan pembangunan sehingga tidak ada ketimpangan antar daerah di Indonesia.

Basuki juga berterima kasih dengan pencanangan REI yaitu untuk memperkecil ketimpangan antara kaya dan miskin dalam kepemilikan rumah untuk MBR.

“Jika ada kesulitan terkait dengan masalah perumahan saya minta REI untuk bisa langsung berkoordiansi dengan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan untuk mencari solusi bersama untuk mencapai kesuksesan kerjasama dalam Program Satu Juta Rumah,” harapnya.

Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata juga berkesempatan memperkenalkan jajaran pengurus  DPP REI periode 2016 – 2019.

Pria yang biasa disapa Kang Eman ini berharap melalui audiensi dapat terjalin komunikasi dan kerjasama dengan Kementerian PUPR dalam mendukung dan pelaksanaan Program Satu Juta Rumah di seluruh Indonesia.

Menurutnya, pengukuhan pelantikan pengurus DPP REI terdiri dari 212 pengurus yang berasal dari 3.700 perusahaan merupakan anggota REI di seluruh Indonesia.

Dalam kepengurusan DPP REI ini ada 28 Wakil Ketua Umum yang mengurusi berbagai bidang mulai dari Bidang Tata Ruang, Kawasan dan Properti Ramah Lingkungan, Bidang Kawasan Industri, Bidang Perbankan, Pembiayaan Komersial dan Real Estate, Bidang Perundangan-undangan & Regulasi Properti, Bidang Kerjasama dan Investasi, Bidang Rumah Susun, Bidang Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif, serta Bidang Pertanahan.

“Masa tiga tahun kepemimpinan saya dalam DPP REI ini merupakan waktu yang sangat singkat. Untuk itu saya mempunyai program prioritas yang terfokus pada tiga hal yaitu pembangunan rumah khusus untuk anggota TNI/POLRI, PNS, dan Perumahan bagi pekerja di kawasan Industri untuk mewujudkan perumahan untuk MBR dan mensukseskan Program Satu Juta Rumah,” terangnya.

Eman menambahkan, REI saat ini juga sedang menunggu kabar baik dari Kementerian PUPR yang kabarnya sedang merampungkan pembahasan turunan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya terkait pelaksanaan hunian berimbang.

Pihaknya berharap supaya peraturan pelaksanaan pembangunan hunian berimbang yang mewajibkan pengembang untuk membangun rumah mewah, rumah menengah dan rumah murah dengan perbandingan 1 : 2 : 3 itu lebih fleksibel  di lapangan.

Adanya aturan hunian berimbang diharapkan dapat mendorong pengembang untuk lebih bersembangan dalam membangun rumah dalam Program Satu Juta Rumah.