Menteri PUPR Cukur Rambut, Tukang Cukur Curhat Keresahannya
Ilustrasi (Foto: detikx)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku sering mendengar keluhan masyarakat, salah satunya tukang cukur curhat keresahaannya terkait akses perumahan.

Tidak bisa dipungkiri, setiap lapisan masyarakat membutuhkan hunian, tetapi tak semuanya mempunyai akses yang mudah untuk membeli dan memiliki rumah.

“Saya pernah sambil dicukur, sambil dengar mereka (tukang cukur di bilangan Jalan Tendean, Jakarta) cerita ingin sekali punya rumah,” papar Basuki saat bincang bisnis “Rumah untuk Rakyat” di Jakarta, Kamis (28/9) malam.

Basuki mengatakan bahwa seorang tukang cukur yang memangkas rambutnya bercerita soal kesulitan membeli rumah. Namun dia menegaskan bahwa mampu mencicil.

Tukang cukur yang dimaksud Basuki bahkan mampu mengirimkan uang kepada keluarga di kampung senilai Rp.300.000 setiap minggu.

Bila dalam seminggu saja tukang cukur bisa menyisihkan Rp.300.000, maka dalam sebulan dapat mencapai Rp.1,2 juta. Nilai tersebut bersih tanpa dipotong kebutuhan tukang cukur sehari-harinya di kota.

“Mereka ini sangat mampu sebenarnya. Sekarang saja cicilan rumah subsidi hanya sekitar Rp.700.000-Rp.900.000 per bulan selama 15-20 tahun,” imbuh Basuki.

Ia menerangkan, kesulitan para tukang cukur maupun masyarakat dengan pekerjaan informal lainnya ialah pada akses perbankan. Pasalnya, mereka tak mempunyai slip gaji sebagai bukti kemampuan mencicil setiap bulan seperti karyawan pada umumnya.

Adapun untuk memfasilitasi masyarakat dengan pekerjaan informal yang tak mempunyai slip gaji namun mampu mencicil, Basuki mendorong pemanfaatan fitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Mikro.

Produk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menyasar keluarga atau individu berpenghasilan rata-rata Rp.1,8 juta sampai Rp.2,8 juta per bulan.

Segmen masyarakat ini tak masuk dalam kategori penerima KPR Subsidi baik dalam sistem Subsidi Selisih Bunga (SSB), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, pada tahun ketiga pelaksanaan Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah, pemerintah menyatakan banyak kemajuan khususnya dari segi capaian pembangunan rumah fisik.

Hingga September 2017, sudah mencapai sekitar 623.444 unit. Angka ini terbagi atas rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 518.964 unit dan non MBR 104.650 unit.

“Kalau kita bandingkan realisasi pada 2015 saat pencanangan awal oleh Presiden (Joko Widodo) kurang lebih 699.000, sedangkan tahun lalu 815.000,” jelas Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (28/9).

Ia berharap, dari rumah yang sudah dibangun akan terus bertambah hingga akhir tahun 2017 hingga melampaui capaian tahun sebelumnya.