Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Dirut BTN Maryono terlihat berbicang-bincang di Indonesia Properti Expo 2017. (Foto: dok.inapexx)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Dirut BTN Maryono terlihat berbicang-bincang di Indonesia Properti Expo 2017. (Foto: dok.inapex)

 

SEMARANG, INAPEX.co.id, – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akhirnya ikut bicara soal iming-iming bebas uang muka yang tengah bergulir menjadi isu nasional.

Bahkan terkait program pembiayaan perumahan terutama sejak salah satu pasangan calon (paslon) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan penawaran sebagai salah satu janji kampanyenya dalam ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang tengah berlagsung terus jadi konsumsi publik.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, kredit pemilikan rumah (KPR) tanpa uang muka alias down payment (DP) merupakan kebijakan yang berpotensi melanggar aturan.

Oleh sebab itu, menteri yang punya tanggungjawab menyediakan perumahan murah bagi masyarakat ini mengakui, bahkan program KPR subsidi yang dicanangkan pemerintah melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) saja tetap diterapkan uang muka.

“Ada regulasinya, BI sudah bantah. Saya financing memang tidak menguasai, kalau ditanya itu ya menurut BI sudah membantah. Karena kalau yang bersubsidi saja ada uang muka 1%, jadi kalau 0% pelanggaran menurut BI,” tegas Basuki, usai acara peluncuran program KPR BTN Mikro di Wisma Perdamaian, Kota Semarang Jawa Tengah, baru-baru ini.

Sementara itu, Direktur Utama BTN, Maryono juga menambahkan uang muka 0% tidak diperbolehkan. “Namanya uang muka 0% itu sebetulnya tidak diperbolehkan regulator di Indonesia,” tandasnya.

Bahkan dalam program KPR BTN Mikro yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ada uang muka 1% bagi yang melakukan pembelian rumah pertama. Sedangkan untuk renovasi rumah atau pembangunan rumah, uang muka minimal 10%.

“Angsuran bisa harian, bulanan, tahunan. Harian, Rp 15 ribu per hari, hampir sama dengan beli motor,” pungkas Maryono.

Syarat pengajuan KPR BTN Mikro ada beberapa, diantaranya harus tergabung dalam komunitas pedagang atau koperasi dan merupakan binaan Kementrian Koperasi dan UKM. Usaha yang dimiliki sudah berjalan 1 tahun.

Kemudian sudah menabung di BTN minimal 3 bulan. Produk tabungan ditawarkan BTN sesuai kemampuan debitur yaitu Tabungan Cermat yang gratis administrasi dengan setoran minimal Rp 10 ribu. “Uang muka disa menggunakan dari tabungan karena sebelum mengajukan, mereka menabung dulu,” pungkasnya.