Menjaga Pilkada Damai, 16 Ribu Personel Amankan DKI Jakarta
16 Ribu Personel Amankan DKI Jakarta (Foto: harianterbit)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Untuk menjaga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 secara damai, Polda Metro Jaya mengerahkan 16 ribu personelnya guna mengamankan wilayah DKI Jakarta.

Jumlah itu belum termasuk Perlindungan Masyarakat (Linmas) setempat.

Tingkat personel tercatat 16.222 untuk diperbantukan dari berbagai kebutuhan Polda selama proses Pilkada.

Dalam pengamanan tersebut, terdapat 23 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan diamankan, meliputi wilayah Jakarta dan Banten.

“Jakarta sendiri ada 13 ribu (TPS) lebih. Banten 10 ribu (TPS) lebih,” Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (8/2).

Menurutnya, Polda Metro Jaya akan menerapkan sejumlah skema pengamanan Pilkada 2017 ini.
Untuk kategori TPS aman jika TPS tersebut memiliki 2 polisi, 4 linmas dan 8 TPS yang disebut pola 2-4-8.

Artinya, dalam delapan TPS terdapat dua polisi dan empat linmas.

“Ada beberapa rumus dan kegiatan. Misal TPS aman. TPS Aman itu ada dua polisi, empat linmas dan delapan TPS. 2-4-8,” kata Argo.

Sedangkan TPS yang dianggap tidak aman atau rawan ialah TPS yang memiliki riwayat rawan bencana alam, misalnya banjir atau tanah longsor.

Termasuk pula wilayah tersebut termasuk petinggi partai politik, tempat ibadah, maupun perkantoran.

Skema pengamanan TPS rawan lainnya adalah 2-4-4. Artinya polisi mengurangi jumlah TPS yang semula 8 menjadi 4 dengan pengamanan tetap yakni dua polisi dan empat linmas.

“Ada rumus sendiri untuk TPS Rawan. Rumusnya 2-4-4. Dua polisi, empat linmas dan empat TPS. Jadi TPS yang dikurangi. Tapi juga nanti ada beberapa anggota polisi yang standby dan patroli,” ujar Argo.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kegiatan pengerahan massa pada masa tenang pemilihan kepala daerah 2017 dilarang.

Tjahjo Kumolo menegaskan, dimasa tenang itu terhitung sejak 12 Februari 2017 hingga hari pencoblosan serentak pada 15 Februari.

Pelarangan itu, menurut Tjahjo, sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Pada saat minggu tenang tidak boleh ada kegiatan yang sifatnya pengerahan massa oleh siapa pun, khususnya pendukung pasangan calon,” ujar Tjahjo saat dikonfirmasi wartawan.

Pengerahan massa yang dia maksud yaitu kegiatan di jalan-jalan protokol, termasuk kegiatan yang menjurus kampanye pasangan calon.

“Pemerintah meminta seluruh elemen masyarakat menjaga suasana kondusif pada minggu tenang. Itu saja harapan saya,” tuturnya.

Pernyataan serupa diungkapkan Ketua KPU Jury Adiantoro seusai rapat terbatas mengenai keamanan pilkada di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

“Ya, minggu tenang harus kita buat tenang, tidak ada gerakan apa pun yang membuat orang punya persepsi macam-macam terhadap pilkada,” kata Jury.

Ia meminta semua pihak menghormati masa tenang yang berdurasi tiga hari tersebut.

“Kalau ada orang yang memanfaatkan hari tenang untuk kampanye, maka itu bisa diancam dengan pidana kampanye,” tutur Jury.