Menghalangi Kerja Pemerintah, Hotel di Bantaran Kali Dibongkar
Kali Krukut (Foto: radarindonesianews)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan, ada hotel di bantaran Kali Krukut, Jakarta Selatan, yang dibongkar sebab tidak mempunyai izin. Bangunan diklaim menghalangi alat berat masuk ke lokasi untuk mengeruk kali tersebut.

“(Bangunan) persis di samping Jalan Tendean itu dibongkar karena itu melanggar, tidak seharusnya di situ, menghalangi amfibi (alat berat) kami untuk bisa turun,” jelas Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/11).

Usai pembongkaran bangunan, Anies mengatakan bahwa alat berat dapat masuk ke pinggiran kali. Pengerukan pun langsung dikerjakan.

Selasa siang, Anies meninjau langsung pengerukan di Kali Krukut. Dia hendak memastikan pengerukan berjalan optimal.

Anies menilai, bangunan-bangunan liar yang berdiri di bantaran kali jadi kendala pengerukan Kali Krukut. Kini, Pemprov DKI Jakarta terus mencari cara supaya pengerukan terus berjalan.

“Kendala-kendala yang dihadapi adalah karena kanan-kiri bantaran sungai yang banyak bangunan sehingga alat-alat (berat) tidak bisa bergerak dengan leluasa,” papar Anies.

Dia juga menuturkan sudah mengidentifikasi titik-titik yang berpotensi terjadi genangan dan banjir kala hujan turun. Identifikasi tersebut dijalankan usai peninjauan ke lapangan.

“Kami sudah identifikasi titik-titiknya supaya kalau nanti sampai ada hujan besar dan lain-lain, harapannya tidak memiliki indikasi genangan yang mengganggu masyarakat,” tuturnya.

Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Selatan Holi Susanto menjelaskan bahwa tidak ada rumah warga yang dibongkar di bantaran Kali Krukut untuk memasukkan alat berat.

“Cuma bongkar tembok Hotel Neo saja sepanjang 8 meter. (Pembongkaran tembok hotel dilakukan) sekitar dua minggu yang lalu,” imbuh Holi saat dikonfirmasi.

Dia menuturkan bahwa pengerukan Kali Krukut terakhir dijalankan tahun 2015 oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Anies meminta Kali Krukut dikeruk kembali menyusul tewasnya seorang warga akibat luapan air Kali Krukut.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diberikan target untuk bisa memberikan 5 juta sertifikat tanah kepada masyarakat hingga akhir tahun ini.

Lantas, bagaimana kabar capaian salah satu program andalan Presiden Joko Widodo ini? “Sampai hari ini sudah di atas dua juta,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil di Jakarta, Selasa (14/11).

Jika dilihat dari sisi waktu, maka Kementerian ATR/BPN hanya mempunyai sisa 1,5 bulan untuk menuntaskan tiga juta sertifikat lain yang mesti diserahkan.

Sofyan menjelaskan bahwa kementeriannya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target yang diberikan Jokowi. “Teman-teman tetap yakin. Kalau misalnya tidak bisa 100 persen, mungkin 90-95 persen bisa tercapai,” jelasnya.