Menteri Dalam Negeri (Foto: kemendagri)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (Foto: kemendagri)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Menanggapi berbagai isu keamanan disejumlah daerah menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku sangat optimistis akan berlangsung sukses.

Menurutnya pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 101 di 101 daerah pada 15 Februari mendatang, juga akan berjalan secara aman dan kondusif.

“Ini saya kira kami optimistis. Kemarin saja 2015 sebanyak 268 daerah bisa lancar hanya ada sedikit masalah-masalah kecil saja,” tegas Tjahjo dalam sambutannya ketika membuka acara Rakornas Pilkada Serentak 2017 di Hotel Bidakara Jakarta, beberapa waktu lalu.

Rakornas ini diselenggarakan dalam rangka menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan di 101 daerah jelang pesta demokrasi.

Selain itu, menanggapi masalah anggaran Pilkada, menurut Mendagri, sejauh ini tidak ada masalah mengenai pendanaan,  baik untuk kebutuhan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dan pengamanan.

Kemudian, masih dikatakan Mendagri, apabila nanti ada situasi mendadak dan tidak terduga, menurut Mendagri Tjahjo, pemerintah pusat nantinya akan ikut membantu untuk anggaran pendanaannya.

“Namun secara prinsip, dana pilkada ini cukup tercukupi,” tambahnya.

Sementara itu, penyelenggaraan Rakornas Pilkada Serentak 2017 itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengemukakan, kegiatan ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah, KPU, Bawaslu dan pihak pengamanan yakni Kepolisian yang dibantu TNI.

Tjahjo Kumolo mengatakan, seluruh pihak itu harus sama-sama mampu menjamin pelaksanaan pilkada nanti berjalan sukses.
“Kita kumpulkan semua untuk mereview ulang mana-mana yang daerah dianggap terjadi perubahan dan perkembangan gelagat dan dinamika,” kata Tjahjo.

Mendagri  mencontohkan, seperti kasus di Kabupaten Buton, adanya calon kepala daerah tunggal dan tertangkap tangan dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mungkin saja, kata Tjahjo ada arahan dari penyelenggaran pemilu maupun penegak hukum terkait dugaan kasus yang menjerat calon petahana ini.

Dalam kegiatan ini hadir juga para gubernur dan bupati/walikota. Begitu juga jajaran TNI serta kepolisian di tingkat daerah.

Hal ini juga untuk memastikan target pencapaian pilkada seperti netralitas PNS, anggota TNI/Polri. Serta upaya kepala daerah meningkatkan partisipasi pemilih, dan mencegah politik uang.

“Itu prinsip. Hari ini kita gelar semuanya untuk memfokuskan yang tinggal dua minggu, apakah ada pergeseran, area rawan pilkada atau tidak,” tambah Tjahjo.

Terkait area rawan, kata Tjahjo sejak dulu Kemendagri bersama BIN, TNI, Bawaslu dan KPU telah memetakan titiknya. Misal DKI Jakarta yang relatif aman, namun dinamika politiknya tinggi.

Kemudian Aceh, yang paling banyak calonnya gubernur dan pemilihan di tingkat kabupaten/kota. Begitu juga Papua yang masih dinilai aman.