Ilustrasi. (Foto: istimewa)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Sebuah kabar gembira khususnya bagi masyarakat kurang mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap mendapat prioritas bantuan perumahan bersubsidi.

Bahkan pemerintah optimis pemberian subsidi yang dilakukan melalui Skema Pembiayaan KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan KPR SSB (Subsidi Selisih Bunga) diharapkan bisa mempercepat keberhasilan program satu juta rumah.

Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan Bantuan Uang Muka (BUM) bagi MBR. Khusus untuk BUM diberikan pada pembelian rumah tapak bersubsidi.

Namun demikian, adanya dua skema pembiayaan ini (KPR Sejahtera FLPP dan KPR SSB), Program bantuan rumah bersubsidi bisa dipastikan akan tetap dilaksanakan sampai akhir 2016 dan dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019).

Dengan begitu, MBR bisa mengakses serta masih dapat menikmati Program bantuan pembiayaan untuk rumah sejahtera tapak maupun rumah sejahtera susun melalui KPR Sejahtera FLPP dan KPR SSB.

Kemudian untuk Skema SSB dijalankan setelah dana KPR Sejahtera FLPP sudah terserap secara keseluruhan. Melalui KPR SSB itu MBR tetap bisa menikmati suku bunga 5% dengan masa cicilan atau tenor waktu yang diberikan hingga 20 tahun (persyaratan sama dengan KPR Sejahtera FLPP).

Selain itu, harga rumah bersubsidi baik rumah tapak maupun rumah sejahtera susun harganya dibandrol pemerintah dan diatur melalui PermenPUPR No.26/PRT/M/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.21/PRT/M/2016 tentang kemudahan dan/atau bantuan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara untuk batasan penghasilan kelompok sasaran bersubsidi, batasan harga jual rumah sejahtera tapak dan satuan rumah sejahtera susun serta besaran subsidi bantuan uang muka perumahan diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.552/KPTS/M/2016.

Hal senada juga dikatakan Dirjen Pembiayaan Perumahan PUPR, Maurin Sitorus bahwa Peraturan Menteri ini penting memberikan pengertian dan pemahaman yang seutuhnya bagi stakeholder dibidang perumahan seperti Perbankan, Pengembang dan MBR itu sendiri. “Sehingga Program Sejuta Rumah tak terhambat serta bisa berjalan dengan baik,” katanya.

KPR Sejahtera FLPP, KPR SSB dan BUM bisa diakses MBR melalui bank Pelaksana yang telah melakukan MoU (Memorandum of Understanding) dan PKO (Perjanjian Kerjasama Operasional) dengan Kementerian PUPR.