Masih Bingung Syarat Beli Rumah Subsidi? Pahami Cara Mudahnya di sini
Ilustrasi (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Program Sejuta Rumah terus diperbanyak. Untuk masyarakat yang sedang mencari rumah subsidi, sebelum datang langsung ke perumahannya sebaiknya pahami terlebih dahulu apa saja persyaratan yang ditentukan untuk memperolehnya, seperti;

  • WNI dan berdomisili di Indonesia,
  • Telah berusia 21 tahun atau sudah menikah,
  • Pemohon maupun pasangan (suami/istri) belum mempunyai rumah dan belum pernah mendapatkan subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah,
  • Gaji/penghasilan pokok tidak boleh lebih dari Rp.4 juta untuk Rumah Sejahtera Tapak dan Rp.7 Juta untuk Rumah Sejahtera Susun, atau maksimal gaji/penghasilan pokok sesuai ketetapan pemerintah,
  • Mempunyai masa kerja atau usaha minimal 1 tahun, dan
  • Mempunyai NPWP dan SPT Tahunan PPh orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku

Selain itu, sejumlah ketentuan lain seperti hak dan kewajiban juga harus diperhatikan masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman bahkan masalah di kemudian hari.

Hak Debitur

Sebagai pemohon, masyarakat yang mengajukan KPR subsidi harus mendapatkan hak-haknya seperti:

  1. Memperoleh kemudahan kepemilikan rumah lewat fasilitas KPR subsidi dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, jika memenuhi kriteria kelompok sasaran KPR subsidi.
  2. Bebas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
  3. Rumah sejahtera yang dibiayai oleh KPR subsidi dalam kondisi siap huni sesuai dengan ketentuan KPR subsidi yang berlaku.

Kewajiban Debitur

Pemohon atau calon debitur juga perlu menjalankan kewajibannya terhadap bank pemberi kredit, diantaranya;

  1. Membayar angsuran KPR subsidi secara tepat waktu dan tertib sampai waktu kredit selesai/lunas.
  2. Menggunakan sendiri dan menghuni rumah subsidi untuk tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah terima rumah.
  3. Memelihara rumah subsidi dengan baik.
  4. Mengembalikan bantuan FLPP kepada Pusat Pengelola Dana Dan Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, jika melakukan pelanggaran terhadap ketentuan KPR subsidi.
  5. Tak akan menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikan rumah dengan bentuk perbuatan hukum apapun, kecuali;
    – Debitur meninggal dunia (pewarisan);
    – Penghunian sudah melampaui 5 (lima) tahun untuk rumah subsidi;
    – Pindah tempat tinggal karena mengalami peningkatan sosial ekonomi;

Program ini memang dibuat untuk memberi kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mempunyai hunian sendiri, baik rumah tapak maupun rumah susun, termasuk bantuan pembiayaan dari pemerintah.

Kemudahan yang dimaksud seperti uang muka 1%, suku bunga tetap 5% selama 20 tahun masa cicilan, dan bebas biaya PPN.