Lumpur Lapindo Jadi Pekerjaan Menteri PUPR?
Lumpur Lapindo (Foto: antara)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan, tak ada pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), melainkan hanya metamorfosa.

Sebelumnya dikabarkan, pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2017 yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Maret 2017 kemarin menghentikan keberadaan BPLS dengan alasan demi efisiensi dan efektivitas.

“Nanti akan dimasukkan ke dalam struktur Kementerian PUPR karena perpres sudah, persetujuan Menpan juga sudah. Mestinya minggu ini saya lantik tapi karena ada kunjungan kerja, jadinya mungkin minggu depan,” tutur Basuki saat ditemui di Gedung Kementerian PUPR Jakarta, Selasa (14/3).

Menurut Basuki, dimasukkannya BPLS ke dalam struktur Kementerian PUPR atau pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) akan berubah nama jadi Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo yang berlokasi di Surabaya.

Pergantian posisi dan nama ini membuat BPLS memiliki pekerjaan yang sedikit, sebab praktis hanya tinggal mengurus permasalahan dengan pengusaha swasta.

 

Tidak hanya itu, permasalahan selanjutnya yang coba diurus pemerintah ialah ganti rugi terhadap para pengusaha swasta dengan jumlah sangat besar yaitu Rp.700 miliar.

 

Akan tetapi, untuk sekarang ini Basuki belum dapat memastikan apakah kelak biaya ganti rugi ini akan ditanggung seluruhnya oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena masih menunggu sidang kabinet.

“Ini masih menunggu keputusan sidang kabinet, waktu talangan dengan Bakrie Group (untuk penduduk) juga melalui sidang kabinet. Untuk pengusaha ini juga harus dibawah ke sidang kabinet untuk iya atau tidak,” katanya.

Lebih lanjut Basuki mengatakan bahwa pembayaran ganti rugi ke pengusaha juga masuk kewenangan Bakrie Group lantaran masuk peta area terdampak, sedangkan bila di luar peta area terdampak didanai APBN.

Sementara untuk sekarang ini, pihak Bakrie Group, menurut Basuki sudah menjalankan pembayaran ganti rugi lewat sistem business to business (B2B) dan telah ada yang memperoleh uang muka.

Oleh karena itu, presiden dan wakil presiden memerintahkan supaya tidak terlibat dahulu sebelum ada keputusan sidang kabinet.

“Makanya itu belum ada di APBN. Kalau yang sudah pakai APBN itu Rp.800 miliar sekian untuk masyarakat sudah didahulukan. Itu karena diambil alih pemerintah pakai dana talangan dan nanti Bakrie Group yang bayar ke pemerintah,” tutup Basuki.