PUPR Kucurkan Dana Untuk Perbaikan 207 Unit Rumah Tidak Layak Huni
Perbaikan Rumah di Makassar (Foto: smartcitymakassar)

 

MAKASSAR, INAPEX.co.id – Dana untuk perbaikan 207 rumah tidak layak huni telah dialokasikan. Hal ini berdasarkan visi Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) bahwa semua warga Indonesia berhak menempati rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maka dari itu, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa buku tabungan kepada masyarakat Makassar.

Penyerahan buku tabungan secara simbolis dilakukan oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin dan Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Presiden Jokowi melalui Kementerian PUPR, karena ini merupakan sentuhan langsung dari Pemerintah Pusat dan dari Pemerintah Provinsi tentunya,” imbuh Ramdhan.

Bantuan yang diberikan yakni perbaikan untuk 207 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dengan dana sebanyak Rp.15 juta.

“Bantuan ini merupakan peningkatan kualitas rumah dan 30 juta rupiah untuk pembangunan rumah baru. Dana tersebut nantinya akan disalurkan dalam bentuk bahan bangunan,” tukas Syarif.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, untuk kecamatan yang mendapatkan bantuan meliputi :

  1. Kelurahan Mangasa 30 PB
  2. Kelurahan Tamalanrea 30 PB
  3. Kelurahan Bunga Eja Beru 30 PB
  4. Kelurahan PBBarana 31 PB
  5. Kelurahan Borong 40 PB
  6. Kelurahan Pannambungan 46

“Ada satu hal yang paling penting dalam rumah ialah pembinaan keluarga, kalau rumah kita bagus, pembinaan keluarga akan lebih baik, maka disini kami memberikan bantuan bukan hanya di Makassar saja tetapi di seluruh Sulawesi Selatan dan Indonesia. Untuk Sulawesi selatan, kami memperkirakan ada 4.500 rumah yang kami bantu sementara di Makassar 207 rumah,” jelas Syarif.

Syarif berharap, 2,51 juta rumah yang tak layak huni di seluruh Indonesia dapat diperbaiki dalam jangka waktu sekitar lima tahun.

“Diharapkan masyarakat bersama-sama untuk membangun rumah bukan hanya bantuan dari pemerintah saja, tetapi juga bantuan secara swadaya,” jelasnya.

Sistem BSPS Diperketat

Kementerian PUPR juga mengaku akan terus memperbaiki kelembagaan dan mekanisme bantuan perumahan.

“Setiap tahun ada perubahan kebijakan bidang perumahan, terutama pada sistem atau mekanisme. Mekanisme itu terus kami kembangkan agar semakin baik pada pelaksanaannya di lapangan,” jelas Syarif.

Kementerian PUPR, lanjut Syarif, akan lebih memfokuskan diri dalam hal penataan perumahan swadaya, yaitu rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

Terlebih selama ini Kementerian PUPR memiliki program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang akan mendorong peningkatan kualitas atau pembangunan baru bagi Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam pelaksanaannya, sambung Syarif, Program BSPS memang tak luput dari berbagai kendala.

“Dulu pelanggaran banyak terjadi di level pelaksanaan program BSPS, karena uang yang disalurkan tidak dibelikan bahan bangunan. Maka pada saat ini sistemnya telah kami ubah, salah satunya uang tidak akan cair sebelum dibelikan bahan bangunan,” imbuhnya.