Kunjungan kerja DPR RI di Provinsi Lampung. (Foto: PUPR)
Kunjungan kerja DPR RI di Provinsi Lampung. (Foto: PUPR)

LAMPUNG, INAPEX.co.id, – Kunjungan kerja (Kuker) Komisi V DPR RI di Provinsi Lampung, disambut soal keluhan jalan rusak parah.

Bahkan keluhan itu disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Lampung Bakhtiar Basri ketika menerima rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia didampingi oleh Direktur Preservasi Jalan Poltak Sibuea, Kepala BBPJN V Zamharir Basuni.

Menurut Bakhtiar Basri, permasalahan yang berkaitan dengan Kementerian PUPR yaitu perbaikan Jalan Ir Sutami-Sp Sribawono yang saat ini terlihat sangat memprihatinkan.

Ditambahkan, saat musim penghujan beberapa titik aspal tak terlihat, dan di musin kemarau debu mengganggu pengendara yang melintas.

Sementara Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Lampung tak mampu lagi membiayai perbaikan infrastruktur jalan provinsi tersebut, sehingga harus dikembalikan ke pemerintah pusat agar pemerintah pusat yang melakukan pemeliharaan.

Menurutnya, Poltak Sibuea, permasalahan yang terjadi pada ruas Jalan Ir Sutami-Sp Sribawono adalah status yang baru ditingkatkan dari sebelumnya Jalan Provinsi ke Jalan Nasional, yang kebetulan kualitas kondisi sebelumnya dalam keadaan tidak layak.

Sehingga dalam penanganannya masih paket long segment, sehingga secara fungsional ruas jalan hanya bisa dilalui kendaraan saja.

Basuni menjelaskan ruas jalan Ir Sutami-Pugung Harja-Sribawono sepanjang 58,5 kilometer sebanyak 60 persen rusak berat, pada 2015 sudah ditangani empat kilometer dan kilometer pada 2016, jadi total sudah enam kilometer yang ditangani.

Untuk 2017 dipaketkan long segment agar bisa ditangani secara keseluruhan walaupun hanya fungsional.

Terakhir rombongan Komisi V DPR RI mengunjungi PDAM Way Rilau yang merupakan infrastruktur hasil dari Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) di Bandar Lampung.

PDAM Way Rilau akan menyediakan air curah yang rencananya mempunyai kapasitas 750 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan 60.000 Saluran Rumah (SR) atau untuk 300.000 orang.
Untuk mewujudkan hal tersebut, membutuhkan pipa transmisi sepanjang 21 kilometer dengan biaya Rp 1.080 miliar.